Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, mempertanyakan urgensi penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
Walikota menyampaikan hal itu, siang tadi (15/10), dalam forum rapat paripurna DPRD Kota Surakarta. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa yang didampingi tiga wakil ketua- H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST itu berlangsung di Graha Paripurna DPRD setempat.
Pandangan walikota ini dibacakan Wakil Walikota, H Achmad Purnomo. Walikota menanyakan, apakah yang menjadi batasan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang dimaksud dalam Raperda tentang Pencegahaan dan Penanggulangan HIV/AIDS ini?
“Apakah hanya mereka yang teridentifikasi oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta, atau termasuk ODHA yang belum teridentifikasi? Mengingat belum tentu semua ODHA telah teridentifikasi oleh Pemerintah Kota atau Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta? Hal ini penting terkait penentuan siapa sasaran dalam program Pencegahaan dan Penanggulangan HIV/AIDS,” tanya walikota lagi.
Dalam Pasal 3 Raperda Pencegahaan dan Penanggulangan HIV/AIDS, kata walikota, terdapat tujuan berupa meniadakan diskriminasi terhadap ODHA dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Mohon dapat dijelaskan kira-kira bentuk konkretnya nanti seperti apa?
Menurutnya, perlu diatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan dampaknya. Perlu diatur pola penanganan terhadap korban yang jelas dengan tujuan untuk penyelamatan atau rehabilitasi sosial korban.
Walikota meminta penjelasan peranan yang akan diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pencegahaan dan Penanggulangan HIV/AIDS ini nantinya. (S)
BACAKAN PANDANGAN WALIKOTA: Wakil Walikota, H Achmad Purnomo,membacakan pandangan walikota raperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan tentang penanggulangan kemiskinan dalam rapat paripurna DPRD setempat, siang tadi (15/10). (foto: Hms/teks: S)
