Proyek konservasi sumber daya air (SDA) dan pengendalian sumber air batal dilaksanakan. Proyek yang digagas oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) itu senilai Rp 600 juta.
Sekretaris Komisi II, Supriyanto SH, berbicara hal itu, siang tadi (3/10), saat menjawab pertanyaan penulis dprd-online. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, proyek itu sudah dua kali dibuka lelang tapi tak ada rekanan yang mendaftar.
“Boleh jadi, ini dikarenakan perencanaan yang kurang matang. Ada dananya tapi BLH tak mampu mewujukannya. Ke depan perlu ada kajian yang mendalam sebelum mengajukan anggaran, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi.
Menurut Supriyanto, tupoksi BLH dengan Dinas Tata Kota kerap kali tumpang tindih. Dia memisalkan, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, dua instansi ini sama-sama memiliki anggaran.
“Untuk DTK ada anggaran Rp 1,110 miliar untuk penataan dan Rp 2,690 miliar pemeliraan. Sedangkan untuk BLH ada anggaran Rp 230 juta dan 308 juta.”
Anehnya, lanjut dia, prosentase ruang terbuka hijau tetap saja sekitar 12 %. Dia mengharapkan pemkot secara bertahap menambah ruang terbuka hijau. Juga tupoksi kedua instansi itu, katanya, harus dipertegas. “Sehingga penganggarannya juga jelas,” tandasnya. (S)
