Komisi IV DPRD Kota Surakarta meminta pemerintah kota (pemkot) fokus untuk segera merealisasikan kenaikan plafon program pemeliharaan
kesehatan masyarakat Surakarta (PKMS) silver dari Rp2 juta/orang menjadi Rp5 juta/orang. Komisi ini berharap pemkot tidak perlu mewacanakan
PKMS kader selama belum ada kesiapan secara teknis, terkait akurasi data penerimanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD setempat, Abdul Ghofar Ismail SSi, siang tadi, mengatakan dari segi anggaran siapa pun kadernya tidak masalah.
Ghofar, sapaan akrabnya, tak ambil pusing dengan definisi kader yang ditentukan Pemkot. Kader posyandu, PKK, dan lembaga kemasyarakatan
kelurahan (LKK), katanya, bisa dikaver PKMS dengan plafon Rp7,5 juta/orang.
“Yang penting bukan definisinya, tetapi kapan program itu dimulai. Artinya, pemkot harus memiliki persiapan secara teknis, seperti verifikasi
data, pemberian SK (surat keputusan) untuk kader, kartunya dan seterusnya. Kader LKK kan ada yang PNS [pegawai negeri sipil] atau pemegang
PKMS silver. Persiapan teknis tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, tetapi butuh waktu lama,” tegas Ghofar.
Atas dasar itulah, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, meminta kepada pemkot tidak perlu membahas soal definisi, tetapi
siapkan teknis pelaksanaannya. Menurut Ghofar, pemkot lebih fokus pada pelaksanaan PKMS gold dengan perubahan pelayanan cuci darah dan PKMS
silver dengan perubahan plafon jadi Rp5 juta/orang.
“Jadi, pelaksanaan PKMS itu dilakukan secara bertahap. Yang jadi prioritas sekarang, PKMS gold dan silver dulu, bukan PKMS kader. Sembari
menunggu realisasi itu, pemkot mempersiapkan data teknis tentang PKMS kader. Kalau RT sakit, mereka menagih Rp7,5 juta, tapi rumah sakit
tidak siap karena belum ada MoU, bagaimana? Jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya. (S)
