Komisi IV DPRD Kota Surakarta sempat berang, lantaran mendapatkan masukan dari masyarakat warga miskin yang ditolak saat mendaftar di SMP Negeri. Pasalnya, mereka tak melengkapi dengan kartu BKPMS Gold, tapi memiliki Jamkesmas.
“Kendati hal itu sudah diperbaiki, tapi kami banyak mendapatkan masukan dari masyarakat di bawah,” kata anggota Komisi IV DPRD setempat, Hj Reny Widyawati SE, siang tadi, kepada penulis dprd-online.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dalam Peraturan Walikota (Perwali) No 13 Tahun 2014 tentang PPDB offline mensyaratkan diterimanya siswa miskin harus menyertakan kartu BPMKS Gold atau kartu Program Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold. Sementara yang memiliki Jamkesmas tidak bisa diterima.
“Itu membuat peminat PPDB offline Gakin dari siswa Gakin untuk mendaftar ke SMP sepi karena banyak Gakin hanya punya Jamkesmas dan tidak memiliki BPMKS Gold. Di SD negeri kan memang tidak ada BPMKS Gold, adanya BPMKS Silver. Padahal punya Jamkesmas,” tandasnya.
Dia menjelaskan, Disdikpora sudah meralat aturan itu dengan membolehkan pemegang Jamkesmas mendaftar masuk SMP. Namun demikian, hal ini menjadi perhatian serius Komisi IV. Komisi IV bakal memanggil pihak Dikpora untuk membahas persoalan itu, ujarnya.
“Memang sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti yang semula PPDB offline hanya dua hari kemudian diperpanjang dua hari lagi, terakhir Rabu (18/6) dan Kamis (19/6). Dan itu harus disosialisasikan. Rata-rata anak SD kan memang nggak punya BPMKS Gold, hanya Silver. Besok Dikpora akan kami panggil,” terangnya. (S)
