Walikota FX Hadi Rudyatmo menjelaskan bahwa sesuai penjelasan dari Pemerintah Pusat, kriteria teknis DAK Kota Surakarta sudah di atas rata-rata nasional. Ini, tambahnya, yang dapat diartikan bahwa pembangunan infrastruktur di kota ini sudah dinilai baik oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan walikota yang dibacakan asisten administrasi Setda Kota Surakarta, Drs Rachmad Sutomo MM, itu menjawab pertanyaan dari FPG dalam rapat paripurna sebelumnya. Rapat paripurna, Jumat (7/11), dipimpin Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa, yang didampingi H Abdul Ghofar dan H Djaswadi ST itu berlangsung di Gedung Graha Paripurna setempat.
Dia menambahkan, Pemkot prinsipnya mengikuti regulasi DAK dengan tetap menyampaikan data-data kriteria teknis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian DAK ke daerah.
Selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta, katanya, hanya mengimplementasikan kebijakan DAK sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Walikota mengutarakan, Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana penyesuaian yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki pencapaian kinerja diatas rata-rata nasional di bidang pengelolaan keuangan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan.
Dana Alokasi Khusus (DAK), lanjutnya, adalah jenis dana perimbangan yang dipergunakan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap). Sehingga keduanya tidak bersifat substitusi tetapi bersifat komplementer.
Sekolah Rusak
Sementara itu, dalam menjawab permintaan dari Fraksi Demokrat Nurani Rakyat, Walikota mengatakan, jumlah kerusakan sekolah dirinci sesuai kondisi kerusakan bangunan yang menjadi bagian dari sekolah, dengan perhatian utama pada kondisi ruang kelas.
Dia menambahkan, pada jenjang SD terdapat 266 SD Negeri dan Swasta dengan jumlah ruang kelas sebanyak 2.070 ruang dengan kondisi 1.610 ruang kelas dalam kondisi baik, 283 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, 22 ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan 155 ruang kelas dalam kondisi rusak berat.
Pada jenjang SMP terdapat 74 SMP Negeri dan Swasta dengan jumlah ruang kelas sebanyak 1.196 ruang dengan kondisi 1.043 ruang kelas dalam kondisi baik, 110 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, 27 ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dan 16 ruang kelas dalam kondisi rusak berat.
Pada jenjang SMA Negeri dan Swasta terdapat 535 ruang kelas dengan kondisi 515 ruang kelas dalam kondisi baik, 20 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, dan tidak ada yang rusak berat.
Pada jenjang SMK Negeri dan Swasta terdapat 740 ruang kelas, dengan kondisi 667 ruang kelas dalam kondisi baik, 57 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, dan 16 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. (S)
BACAKAN JAWABAN: Asisten Administrasi, Drs Racmad Sutomo MM, saat membaca jawaban walikota, Jumat (7/10), saat rapat paripurna DPRD setempat di Gedung Graha Paripurna. (foto/Hms/teks: S)
