Pola Pembahasan LKPj Kepala Daerah, Surakarta Bentuk Pansus, Klaten Gelar Workshop

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Setiap Daerah memiliki perbedaan dan cara masing masing dalam pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah. Jika DPRD Kota Surakarta menerapkan pola pembahasan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus), maka di DPRD Kabupaten Klaten justru diwujudkan dengan menggelar workshop. “Kalau di sini (DPRD Surakarta) membentuk Pansus, kami dalam bentuk workshop,”Kata […]

Read more

Dinilai Baik, Setwan Majalengka Belajar Pengelolaan JDIH di Setwan Surakarta

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Predikat lima besar nasional dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum (JIDH) tingkat DPRD Kota Se Indonesia kategori dwi tungga yang disematkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia kepada Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Surakarta menjadi salah satu alasan Setwan dari berbagai daerah berkunjung ke Setwan Surakarta. Hal […]

Read more

Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, PDGI Surakarta Temui DPRD

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Sejumlah organisasi profesi kesehatan yang dikoordinir Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cabang Surakarta mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (08/05/2023). Mereka menemui DPRD untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law yang saat ini tengah dibahas di Panja KomisI IX DPR RI. Selain PDGI, organisasi profesi kesehatan yang […]

Read more

Gibran : Semua Masukan DPRD Akan Kita Perbaiki

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, di ruang Graha Paripurna, Jumat (05/05/2023). Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Drs Achmad Sapari, M.M itu memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja […]

Read more

Nomenklatur Dinas Admindukcapil Berubah, Dokumen Lama Tetap Berlaku

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Warga Kota Surakarta tak perlu khawatir berlebihan menyikapi revisi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta yang saat ini tengah berproses di DPRD. Meski nomenklatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) berubah nama menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dokumen administrasi yang […]

Read more

DPRD Surakarta Tetapkan Dua Raperda Baru. Gibran : Terima Kasih

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta kembali menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) baru Tahun 2023. Kedua raperda itu adalah raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT Bank Jateng, dan raperda internalisasi nilai pancasila. Persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta terhadap dua raperda itu ditetapkan […]

Read more

Pansus Raperda PDRD Bahas Pelayanan Retribusi

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Pansus DPRD Kota Surakarta yang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kembali melanjutkan pembahasan di ruang kepanitiaan, Rabu (12/04/23). Kali ini Pansus yang diketuai Tri Hono Setyo Putro, A.Md itu mulai membahas Bab III yang memuat pasal yang terkait pelayanan retribusi. Masing-masing OPD pengampu […]

Read more

Raperda PKP Bentuk Keberpihakan pada MBR

Raperda PKP Bentuk Keberpihakan pada MBR HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang kini tengah berproses di DPRD Kota Surakarta bakal menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kota Surakarta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), produk regulasi yang memiliki 157 pasal itu […]

Read more

Terkendala Lahan, Komisi I Tinjau Lokasi Baru Kantor Kelurahan Banjarsari

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Pembangunan kantor Kelurahan Banjarsari hingga kini belum juga dimulai lantaran terkendala lahan. Padahal Tahun ini DPRD Kota Surakarta melalui Komisi I telah menganggarkan pembangunan kantor baru Kelurahan Banjarsari sebesar Rp4 miliar, termasuk anggaran pembelian lahan Rp5 miliar.   Ada dua lokasi yang disiapkan untuk pembangunan kantor Kelurahan Banjarsari, yaitu di […]

Read more

Jawab Pertanyaan Fraksi, Wawali : Ekonomi Belum Sepenuhnya Pulih

Jawab Pertanyaan Fraksi, Wawali : Ekonomi Belum Sepenuhnya Pulih HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2022 disajikan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2022 belum mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 87,48 persen. Realisasi PAD yang tidak tercapai adalah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. […]

Read more