Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngipang, Banjarsari, Surakarta, mendapat kucuran dana Rp6 miliar pada 2014. Alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan gubernur (bangub) itu digunakan untuk menambah fasilitas pelayanan ruang hemodialisa dan perakntoran.
Penambahan bangunan diharapkan bisa mendukung perubahan status RSUD milik pemerintah kota (pemkot) itu dari tipe D ke tipe C. Perubahan status RSUD tersebut ditargetkan bisa terealisasi 3-4 bulan ke depan, mengingat kebutuhan dokter spesialis dan sumber daya manusia (SDM) bakal tercukupi dalam waktu dekat.
Ketua Komisi IV DPRD Surakarta, Drs Teguh Prakosa, siang tadi, mengatakan pergantian pimpinan di RSUD Ngipang ternyata berdampak positif dalam peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Willy Handoko ditunjuk Wali Kota menjabat Direktur RSUD Ngipang berdasarkan mutasi awal Januari lalu.
“Setelah masuk RSUD, ternyata Pak Willy ini langsung melakukan inventarisasi aset RSUD Ngipang, mulai dari gedung, peralatan, dan SDM, dan aset lainnya. Ternyata, direktur baru ini menemukan kerusakan pada bangunan buatan 2012 itu. Pekan lalu, beberapa SKPD [satuan kerja perangkat daerah] sempat dipanggil Wali Kota untuk mengecek kondisi RSUD. Temuan ini jelas menunjukkan perencanaan awal kurang baik,” tegas politisi dari PDI Perjuangan ini.
Teguh berharap konsultan perencanaan pembangunan RSUD benar-benar konsultan khusus yang menangani RSUD. Dia tidak ingin persoalan parkir yang tengah ramai tidak muncul lagi. Termasuk perencanaan penggunaan dana Rp 6 miliar untuk pembangunan ruang hemodialisa.
“Selama ini, ruang untuk cuci darah itu ditempatkan di lantai II. Idealnya ada di lantai I. Makanya, ada alokasi anggaran itu,” tambahnya.
Dengan kondisi RSUD sekarang ini, Teguh menegaskan manajemen RSUD keberatan dengan target pendapatan sebesar Rp10 miliar di tahun ini. Padahal, realisasi pendapatan tahun lalu hanya Rp2,5 miliar. “Dalam rapat Pak Willy mengatakan hanya mampu merealisasikan dua kali dari target sebelumnya, yakni Rp4 miliar-Rp5 miliar,” jelas Teguh.
“Alokasi anggaran PKMS tahun ini Rp20 miliar, maka 30% dari anggaran itu senilai Rp6 miliar. Belum lagi pelayanan umum dari luar daerah, BPJS, Askes, dan seterusnya. Asumsi-asumsi itu memang logis, apalagi RSUD memiliki 130 unit ranjang pasien. Namun, dengan SDM yang sekarang, saya kira maksimal pendapatan RSUD bisa Rp4 miliar-Rp5 miliar,” pungkasnya.
