Fraksi Amanat Nasional ( FPAN ) DPRD Kota Surakarta mempertanyakan besaran dana hibah untuk tahapan Pemilukada 2015 untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dan Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) yang belum jelas di dalam perubahan APBD 2014.
” Berapa nilai kongkritnya ?. Dan apakah sudah sesuai dengan pagu usulan dari kemungkinan alokasi peruntukannya ,” tukas Jubir FPAN M Al Amin dalam pemandangan umum rapat paripurna menyikapi pengantar nota keuangan walikota terkait perubahan APBD 2014 di gedung dewan, Senin ( 14/7).Menurut FPAN, hal tersebut patut ditegaskan dan harus dijawab walikota mengingat para Pemilukada 2010 silam, ternyata banyak dijumpai kesulitan, sehingga akhirnya banyak kegiatan yang dirasionalisasi.
Pada kesempatan menyampaikan pemandangan umum fraksi, Amin juga meminta penjelasan walikota tentang dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dari BPJS untuk pelayanan dan operasional Puskesmas, yang memunculkan tanda tanya besar.
FPAN mengaku butuh jawaban, mengapa perkiraan penerimaan sampai akhir tahun 2014 memiliki selisih jauh, yakni dari perkiraan Rp 3,8 miliar menjadi Rp 15,168 miliar.. ” Mengapa bisa demikian, apa ada perbedaan data kongkrit,” tanya Amin.
Banyak permasalahan yang diajukan FPAN dalam pemandangan umum, seperti potensi penerimaan pajak bumi bangunan ( PBB ) yang belum diunggah secara jelas oleh eksekutif, dan juga masalah belanja labngsung terkait urusan wajib bidang komunikasi dan informastika yang mengalami peningkatan luar biasa, yakni mencapai Rp 795 juta.
FPAN juga mempertanyakan tentang dana BLUD Griya Layak Huni, pasca kesediaan UN Habitat menyerahkan dana hibah yang sudah telanjur dibelanjakan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dana teersebut sudah dimasukkan dalam anggaran penerimaan, padahal belum ada kejelasan tentang pelimpahan kewenangan dari tingkat kementerian kepada pemerintah kota.
” Kami berharap banyak hal yang kami sampaikan itu mendapatkan jawaban dari walikota,” timpal M AMin sekali lagi.( K )
