Ketua Fraksi Nurani Indonesia Raya (FNIR) DPRD Kota Surakarta, Abdullah AA, sudah berulang kali meminta data tentang jumlah warga miskin. Namun, lanjutnya, oleh Bappeda hanya diberi jumlah warga yang miskin, sekitar 162 ribu jiwa.
“Saat kami tanyakan, jumlah sebesar itu mencakup berapa kepala keluarga. Instansi tersebut belum dapat memberikan jawaban,” kata Abdullah, siang tadi, di Gedung DPRD setempat.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, data base itu menjadi penting bagi pemangku kepentingan. Karena, menurutnya, dari data itu akan terlihat warga penerima raskin, penerima PKMS, penerima bantuan pendidikan dan menerima raskinda.
“Karena data itu tidak jelas, maka penerima raskin dan raskinda banyak yang sama orangnya. Mestinya, penerima raskin tidak menerima raskinda.”
Dullah menambahkan, sebenarnya amat mudah untuk memilah penerima raskin dan penerima raskinda. Penerima raskinda mestinya yang tidak menerima raskin, ujarnya. “Tapi, fakta yang terjadi di lapangan penerima raskin juga penerima raskinda. Sehingga masih banyak warga yang berhak menerima menjadi tidak kebagian raskinda,” tandasnya.
Sistem begitu, katanya, harus diperbaiki. Namun, lanjutnya, DPRD hampir ganti tetap saja belum ada perbaikan. (S)
