Nomenklatur Dinas Admindukcapil Berubah, Dokumen Lama Tetap Berlaku

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Warga Kota Surakarta tak perlu khawatir berlebihan menyikapi revisi peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta yang saat ini tengah berproses di DPRD. Meski nomenklatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) berubah nama menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dokumen administrasi yang […]

Read more

DPRD Surakarta Tetapkan Dua Raperda Baru. Gibran : Terima Kasih

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta kembali menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) baru Tahun 2023. Kedua raperda itu adalah raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT Bank Jateng, dan raperda internalisasi nilai pancasila. Persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta terhadap dua raperda itu ditetapkan […]

Read more

Pansus Raperda PDRD Bahas Pelayanan Retribusi

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Pansus DPRD Kota Surakarta yang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kembali melanjutkan pembahasan di ruang kepanitiaan, Rabu (12/04/23). Kali ini Pansus yang diketuai Tri Hono Setyo Putro, A.Md itu mulai membahas Bab III yang memuat pasal yang terkait pelayanan retribusi. Masing-masing OPD pengampu […]

Read more

Terkendala Lahan, Komisi I Tinjau Lokasi Baru Kantor Kelurahan Banjarsari

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Pembangunan kantor Kelurahan Banjarsari hingga kini belum juga dimulai lantaran terkendala lahan. Padahal Tahun ini DPRD Kota Surakarta melalui Komisi I telah menganggarkan pembangunan kantor baru Kelurahan Banjarsari sebesar Rp4 miliar, termasuk anggaran pembelian lahan Rp5 miliar.   Ada dua lokasi yang disiapkan untuk pembangunan kantor Kelurahan Banjarsari, yaitu di […]

Read more

Jawab Pertanyaan Fraksi, Wawali : Ekonomi Belum Sepenuhnya Pulih

Jawab Pertanyaan Fraksi, Wawali : Ekonomi Belum Sepenuhnya Pulih HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2022 disajikan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2022 belum mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 87,48 persen. Realisasi PAD yang tidak tercapai adalah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. […]

Read more

Pemkot Surakarta Ajukan Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2021

Pemkot Surakarta Ajukan Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2021 HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Belum genap dua tahun diberlakukan sejak diundangkan 27 September 2021, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta harus dilakukan revisi. Hal itu karena adanya penyusuaian nomenklatur yang berlaku secara nasional, sebagaimana Surat Menteri […]

Read more

Sejumlah Fraksi di DPRD Surakarta Puji Kinerja Gibran – Teguh

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Surakarta memuji capaian kinerja Pemerintah Kota Surakarta dibawa kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Apresiasi itu disampaikan pada pandangan umum Fraksi terhadap nota pengantar LKPJ Wali Kota Surakarta Tahun 2022, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta di ruang Graha Paripurna, Rabu (29/3/2023). Muhadi Syahroni […]

Read more

Gibran Sampaikan LKPJ TA 2022 di DPRD

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran (TA) 2022. Nota pengantar setebal delapan halaman itu dibacakan Gibran pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta di ruang Graha Paripurna, Rabu (29/3/2023). Secara umum Gibran mengatakan, di tahun 2022 kehidupan […]

Read more

Setwan Surakarta Tetapkan Daftar Standar Pelayanan 2023

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kota Surakarta menetapkan tiga standar pelayanan Tahun 2023, meliputi pelayanan penerimaan tamu kunjungan kerja, pelayanan audiensi dan pelayanan magang, penelitian atau praktik kerja lapangan (PKL). Sebelum ditetapkan, ketiga standar pelayanan itu terlebih dahulu melewati forum konsultasi publik untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan dari […]

Read more