SURAKARTA – Puluhan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Surakarta pada Rabu sore (19/3). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang rencananya akan disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (20/3) besok.
Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Hapuskan RUU TNI”, “Batalkan RUU TNI”, “Pulangkan TNI ke Barak”, hingga “Supremasi Sipil”. Mereka juga menutup sebagian ruas Jalan Adi Sucipto sambil berorasi secara bergantian.
Presiden BEM UNS 2025, Muhammad Faiz Yuhdi, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mengawal pembahasan RUU dari daerah. Ia berharap DPRD Kota Surakarta dapat menjadi perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke tingkat pusat.
“Kami turun ke jalan untuk mengawal dari daerah dengan harapan DPRD membuka ruang dialog dengan kami. Masih ada waktu dan harapan sebelum RUU ini disahkan,” ujar Faiz.
Menurutnya, RUU TNI berpotensi membawa militer masuk ke ranah sipil, yang dapat membatasi ruang gerak masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya sistem dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. “Sebelum hal itu terjadi, kami dengan tegas menolak RUU ini,” tambahnya.
Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya:
- Menuntut DPR menghentikan pembahasan RUU TNI yang tidak melibatkan partisipasi publik.
- Menuntut TNI/Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara untuk melakukan reformasi internal.
- Menjaga prinsip supremasi sipil dengan membuka forum terbuka yang melibatkan masyarakat sipil dan menjunjung tinggi amanat reformasi.
- Membatalkan RUU TNI yang berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan sejarah kelam Orde Baru.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, ditemani Wakil Ketua, Muhammad Bilal bersama sejumlah anggota DPRD lainnya seperti YF Sukasno, Rheo Yuliana Fernandez, Siti Muslikah, Baruna Wasita Aji, Tri Mardiyanto, serta Sonny, menemui para demonstran dan mendengarkan aspirasi mereka.
Budi menegaskan bahwa DPRD Kota Surakarta tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
“Kami di DPRD selalu siap menerima audiensi dari semua elemen masyarakat. Berkaitan dengan tuntutan teman-teman mahasiswa, kami sepakat bahwa peran TNI seharusnya tetap fokus pada pengamanan negara dan tidak perlu masuk ke ranah sipil,” ujar Budi.
Pertemuan antara mahasiswa dan DPRD berlangsung di Jalan Adi Sucipto, tepat di depan Kantor DPRD Kota Surakarta. Mahasiswa dan para legislator duduk bersama di jalan, berdiskusi secara terbuka mengenai kekhawatiran mereka terhadap RUU TNI. Suasana diskusi berlangsung kondusif dengan kesepakatan penandatanganan pernyataan sikap terkait dukungan tuntutan.
Budi juga menambahkan bahwa meskipun DPRD Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan dalam pembahasan RUU di tingkat pusat, mereka siap mengawal aspirasi mahasiswa. “Suara teman-teman mahasiswa akan kami teruskan. Sore ini juga kami akan mengirimkan tanda tangan dukungan ke DPR RI dan Presiden Republik Indonesia,” tegasnya saat di depan demonstran.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPRD Kota Surakarta selalu membuka ruang diskusi dan siap mencermati program-program pemerintah Bersama mahasiswa demi kepentingan rakyat.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib hingga sore hari, dengan mahasiswa tetap menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali RUU TNI sebelum disahkan.
Arifin Rochman
