HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Laweyan yang baru saja terbentuk menemui Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo di ruang Kepanitiaan Kantor DPRD, Rabu (30/8/2023).
Rombongan FPK yang difasilitasi Sekcam Laweyan Agung Budianto, itu beraudiensi dengan Ketua DPRD dalam rangka meminta masukan terkait pengelolaan organisasi FPK kedepan, sekaligus dukungan anggaran.
“Intinya FPK meminta masukan DPRD bagaimana mengembangkan organisasi ini kedepan, sekaligus dukungan anggaran dalam menjalankan program kerjanya,”ujar Agung Budianto.
FPK lanjut Agung, merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan persaudaraan antar etnis, suku dan golongan.
“Dengan keanekaragaman yang kita miliki, tolerensi antar masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, FPK diharapkan dapat eksis menjaga semua itu,”ujar dia
Ketua FPK Kecamatan Laweyan Abil Khoirudin mengatakan, sebagai bentuk eksistensi organisasi FPK telah menyusun beberapa agenda kegiatan, diantaranya sosialisasi FPK, dialog kebangsaan, gebyar budaya Kecamatan Laweyan yang akan diisi dengan bazar dan kuliner serta pengadaan seragam.
“Kami berharap ada masukan dari Ketua DPRD bagaimana mengembangkan organisasi ini kedepan, termasuk dukungan penganggarannya,”ujar Abil Khoirudin
Sementara, Ketua DPRD Budi Prasetyo menyambut baik kedatangan pengurus FPK Laweyan. Menurutnya, dari nama organisasi FPK sangat spesifik identik dengan keberagaman suku, etnis dan ras.
“FPK tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau agama masuknya di FKUB. Sudah ada lembaganya sendiri,”ujar Budi Prasetyo
Namun, kata dia program kerja FPK bisa lebih luas dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan antar warga, khususnya yang berbeda suku dan ras tanpa memandang latar belakang agama.
Budi Prasetyo mendorong agar FPK tingkat Kota dapat segera menyusun rencana kegiatan sosialisasi atau peningkatan kapasitas bagi pengurus FPK yang sudah terbentuk di masing-masing Kecamatan, sehingga ada keseragaman dalam melaksanakan program kerja.
“Mungkin bisa dicontoh yang dilakukan oleh Kelurahan Jayengan, disana ada kegiatan yang menonjolkan beragaman suku Banjar, Cina dan Jawa. Kegiatan budaya ini sudah cukup lama dan anggarannya melekat di Kelurahan,”bebernya
Ia berharap pengurus FPK Kecamatan Laweyan dapat mencari formulasi kegiatan kebudayaan yang mencirikan khas Kecamatan Laweyan dalam rangka menjaga persatuan antar etnis dan ras yang ada di Kecamatan Laweyan.
Terkiat penganggaran, Politikus PDIP itu memberikan dukungan agar FPK Layewan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Laweyan dalam penganggaran Tahun 2024.
“Penambahan anggaran baru Tahun 2024 mungkin tidak dimungkinkan lagi karena KUA PPAS 2024 sudah kita kunci. Tetapi kalau ada pergeseran anggaran itu masih dimungkinkan,”pungkasnya **
Jeprin S. Paudi
