Fraksi Golkar-PSI , PAN – Gerindra dan PKS Pertanyakan Pendapatan Transfer pada APBD 2024

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Fraksi Golkar-PSI, PAN – Gerindra dan PKS ramai-ramai mempertanyakan soal pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Surakarta yang nilainya mencapai Rp1 triliun 184 miliar lebih atau sekitar 53 persen dari total APBD Kota Surakarta Tahun 2024 sebesar Rp2 triliun 201 miliar lebih. “Artinya separuh lebih pendapatan Kota Surakarta […]

Read more

Penanganan Kemiskinan dan Stunting Jadi Isu Utama Rancangan APBD 2024

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Penanganan kemiskinan dan stunting masih menjadi isu utama yang dihadapi dalam lingkup rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2024. Hal itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, pada Rapat Paripurna DPRD yang mengagendakan pengantar nota keuangan Wali Kota Surakarta tentang rancangan APBD Tahun 2024, di […]

Read more

Siap-siap, Raperda P4GN Bakal Menyasar Pemilik Kos

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Warga Kota Surakarta khususnya pemilik tempat usaha kos-kosan atau asrama mesti bersiap sedari dini dengan memperketat aturan bagi penghuninya. Pasalnya, DPRD Kota Surakarta saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN). Bagi yang melanggar, sanksinya mulai dari […]

Read more

Terkait Raperda Inisiatif DPRD, Ini yang Ditanyakan Gibran

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – DPRD Kota Surakarta kembali mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif, yaitu Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), serta Raperda tentang Kota Layak Anak. Dua raperda itu disampaikan DPRD pada rapat Paripurna I dan II di gedung Graha Paripurna, Selasa (19/9/2023). […]

Read more

Tok ! Raperda Perubahan APBD 2023 dan PDRD Resmi Disahkan Jadi Perda

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kota Surakarta akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023, serta Reperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), melalui Rapat Paripurna, Selasa (12/9/2023). Pengesahan kedua Raperda tersebut ditandai dengan penandanganan persetujuan bersama antara Wakil […]

Read more

Datangi Gedung DPRD, Driver Ojol di Surakarta Minta Segera Terbitkan Pergub Jasa Minimal

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Surakarta mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (11/9/2023). Mereka menuntut segera ditetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas dan biasa jasa minimal ojek online di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Presidium Garda, […]

Read more

Teguh Sebut PAD Berkurang 4,65 Persen Disebabkan Penurunan Retribusi Daerah

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa meyebut pendapatan asli daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2023 berkurang 4,65 persen atau sebesar Rp38.174.563.977, disebabkan penurunan pendapatan dari retribusi daerah. Pernyataan itu disampaikan Teguh pada Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kota Surakarta, yang mengagendakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda […]

Read more

Temui Ketua DPRD, FPK Laweyan Minta Masukan dan Dukungan Anggaran

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Laweyan yang baru saja terbentuk menemui Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo di ruang Kepanitiaan Kantor DPRD, Rabu (30/8/2023). Rombongan FPK yang difasilitasi Sekcam Laweyan Agung Budianto, itu beraudiensi dengan Ketua DPRD dalam rangka meminta masukan terkait pengelolaan organisasi FPK kedepan, sekaligus dukungan anggaran. […]

Read more

Dua Fraksi di DPRD Pertanyakan Penurunan PAD Surakarta pada Perubahan APBD 2023

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dari empat Fraksi di DPRD Kota Surakarta, ada dua Fraksi yang mempertanyakan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta pada Perubahan APBD Tahun 2023, yaitu Fraksi Golkar – PSI dan Fraksi PKS. Pertanyaan itu dilontarkan kedua Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang mengagendakan pandangan umum Fraksi terhadap rancangan […]

Read more

Gibran Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2023

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan nota keuangan Perubahan APBD Tahun 2023, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, Selasa (29/8/2023). Nota keuangan yang disampaikan secara garis besar menggambarkan kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, anggaran pembiayaan, program kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023. […]

Read more