SURAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Wakil Wali Kota Astrid Widayani, DPRD Kota Surakarta memberikan sejumlah catatan evaluatif terhadap jalannya pemerintahan di Kota Bengawan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menilai efektivitas program unggulan kepala daerah masih perlu diperkuat agar benar-benar berdampak luas bagi masyarakat. Ia menyoroti program Rumah Siap Kerja yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
“Kita melihat evolusinya di efektivitas program unggulan. Seperti Rumah Siap Kerja, kami melihat belum menunjukkan sebagai program prioritas wali kota, sehingga belum disupport secara konkret, termasuk dalam konteks anggaran. Akibatnya dampaknya belum begitu terasa di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Daryono, program prioritas semestinya ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Kami berharap program unggulan wali kota betul-betul dijadikan program yang bisa dirasakan masyarakat karena itu memang dibutuhkan,” katanya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, ia mengapresiasi komitmen pemerintah kota, termasuk pelaksanaan penerimaan siswa baru yang dinilai berjalan tanpa intervensi. Namun demikian, ia menilai pemerintah daerah harus lebih antisipatif dalam menyikapi persoalan kepesertaan BPJS yang sempat menimbulkan keresahan.
“Kemarin itu memang kebijakan pusat, tapi di daerah seharusnya bisa diantisipasi terkait pemutusan BPJS. Dalam konteks kemasyarakatan, pemerintahan harus lebih proaktif,” ujarnya.
Ia menegaskan, respons cepat sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Seharusnya segera ada sikap untuk mengaktifkan atau memberikan pembayaran kepada masyarakat yang terputus. Jangan sampai menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Selain itu, Daryono juga menyoroti pentingnya validasi data kemiskinan agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Kami berharap segera ada validasi data kemiskinan. Di lapangan masih ditemukan yang tidak seharusnya menerima malah menerima, dan yang seharusnya menerima justru belum menerima,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah kota agar lebih proaktif melakukan pembaruan data tanpa harus menunggu temuan dari DPRD.
“Kalau bisa jangan menunggu temuan. Pemerintah harus proaktif. Karena itu hak masyarakat, yang berhak harus segera diberikan, yang tidak berhak harus ditertibkan,” katanya.
Daryono juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang kontekstual dan sensitif terhadap persepsi masyarakat, menyusul polemik penataan pedagang takjil di jalan protokol beberapa waktu lalu.
“Kami berharap Mas Wali bisa lebih menyesuaikan bahasa agar dipahami masyarakat. Kasus penataan pedagang takjil kemarin sebenarnya soal penataan, tapi ketika disampaikan dengan bahasa melarang jualan di jalan protokol, kesannya jadi kurang baik dan memicu reaksi,” ujarnya.
Menurutnya, penyampaian kebijakan yang tepat akan meminimalkan gejolak dan memperkuat kepercayaan publik.
“Harapannya ketika menyampaikan kebijakan ke publik, tidak perlu ada gejolak. Ending-nya bisa lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Ardianto Kuswinarno, menilai satu tahun kepemimpinan merupakan fase awal yang wajar dan membutuhkan evaluasi berkelanjutan.
“Ini kan satu tahun, ibarat bayi baru bisa berjalan. Kalau perjalanan itu butuh dievaluasi, kalau jalannya baru tertatih-tatih itu di mana nanti kepemimpinan Mas Wali dan Mbak Astrid ini mau menerima masukan-masukan dari semua lapisan elemen masyarakat, yang tujuannya untuk kebaikan Kota Solo,” ujarnya.
Menurut Ardianto, keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Ketika sudah mau menerima masukan, baru ini bisa menjadi fondasi untuk diperkuat,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi pemerintahan harus dilakukan secara komprehensif dengan kedewasaan berpikir dan kematangan dalam pengambilan kebijakan.
“Evaluasinya memang cukup panjang. Apa yang harus dijalankan ke depan harus bisa memberikan kedewasaan dan pemikiran yang matang untuk menjalankan roda pemerintahan. Saya yakin Mas Wali ini tujuannya memimpin untuk kebaikan Kota Solo. Manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya,” jelasnya.
Ardianto juga menekankan pentingnya percepatan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
“Setahun ini saya lihat sudah beberapa masukan dijalankan, tapi masih perlu pembenahan. Yang perlu dibenahi, Mas Wali kan menjalankan apa yang sudah dicanangkan pemerintah pusat, untuk pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Itu perlu dikejar, karena itu penting sekali,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas utama agar program pembangunan berjalan efektif.
“Mau dibuat program apa pun, kalau kemiskinan masih tinggi, sama saja bohong. Jadi harus seirama,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, ia juga menyinggung perlunya langkah cepat dalam meredam dampak miskomunikasi terkait BPJS.
“Kesehatan juga harus kita kejar. Kemarin sempat ada miss komunikasi soal BPJS, sempat membuat panik juga. Jadi Mas Wali harus bergerak cepat meredam situasi itu,” tandasnya.
Arifin Rochman
