SURAKARTA — Komisi IV DPRD Kota Surakarta kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas sarana prasarana pendidikan di Kota Bengawan. Kemarin, Selasa (10/12), sejak siang hingga sore hari, rombongan Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga sekolah yang baru direnovasi maupun tengah menjalani pembangunan besar. Namun hasil di lapangan justru membuat para legislator geleng-geleng kepala.
Tiga sekolah yang menjadi lokasi sidak adalah SMP Negeri 2 Surakarta, SDN Madyotaman, dan SMP Negeri 22 Serengan. Ketiganya menunjukkan kondisi yang dinilai jauh dari harapan, mulai dari kualitas renovasi yang buruk, pekerjaan yang tidak tuntas, hingga progres pembangunan yang tertinggal jauh dari target.
Sidak pertama dilakukan di SMP Negeri 2 Surakarta. Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, mengungkapkan kekecewaannya saat melihat kondisi fasilitas yang baru saja selesai dikerjakan namun tidak mencerminkan hasil yang berkualitas.
“Hari ini Komisi IV melakukan sidak di tiga titik. Satu di SMP Negeri 2, kedua di SDN Madyotaman, dan ketiga di SMP 22. Ada beberapa temuan menarik,” ujar Sugeng membuka sesi sidak.
Di SMP Negeri 2, Komisi IV menemukan plafon yang masih bocor, kamar mandi tidak berfungsi optimal, hingga kebersihan lingkungan yang belum tertata baik. Sugeng menilai bahwa sekolah harus membangun budaya kebersihan sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa.
Namun yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi instalasi listrik. Kabel-kabel terlihat bergelantungan tanpa pengamanan yang semestinya.
“Ini berbahaya untuk anak-anak usia SMP yang cenderung aktif dan kreatif. Kami rekomendasikan segera dilakukan pengamanan kelistrikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Sugeng, masalah ini tidak boleh dianggap enteng karena menyangkut keselamatan siswa maupun para guru.
Lokasi kedua adalah SDN Madyotaman, sekolah yang baru ditempati sekitar tiga minggu. Meski tergolong bangunan baru, ternyata ditemukan kerusakan dan beberapa bagian yg tidak bagus secara fungsional.
Sugeng menunjukkan beberapa kerusakan yang seharusnya tidak terjadi pada bangunan baru ini. “Ada plafon yang sudah mulai bocor, terlihat bekas air yang cukup jelas. Saluran air juga banyak yang tidak berfungsi sehingga air tidak tertampung dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, teras lantai dua juga menjadi sorotan karena tidak memiliki saluran pembuangan air yang memadai. Saat hujan deras, air menggenang dan harus dibersihkan secara manual oleh guru maupun petugas sekolah.
“Ini tidak efektif. Harus ada saluran pembuangan yang tepat sehingga air bisa mengalir ke bawah tanpa mengganggu aktivitas sekolah,” lanjut Sugeng.
Ia menegaskan bahwa karena bangunan masih dalam masa pemeliharaan, kontraktor wajib melakukan pembenahan segera agar bangunan benar-benar layak digunakan.
Selanjutnya, Sidak terakhir dilakukan di SMP Negeri 22 Serengan yang saat ini tengah menjalani pembangunan besar. Namun hasil di lapangan kembali mengecewakan. Pengerjaan proyek yang semestinya sudah rampung justru molor meskipun kontraktor telah mendapatkan perpanjangan waktu selama 30 hari.
“Pembangunan di SMP Negeri 22 paling banyak catatannya. Pekerjaan sudah diberi perpanjangan waktu 30 hari, dan kini tersisa 12 hari. Tapi progres baru sekitar 80 persen. Menyelesaikan 20 persen dalam 12 hari butuh effort luar biasa,” kata Sugeng.
Komisi IV meminta kontraktor untuk segera menambah tenaga kerja dan menambah jam lembur. Selain itu, konsultan pengawas juga diminta menyusun target harian yang lebih terukur.
“Ini sudah kena denda karena melewati waktu penyelesaian. Kami sudah koordinasi dengan Inspektorat agar pengawasan diperketat. Jangan sampai molor lagi,” tegasnya.
DPRD Perkuat Pengawasan Bersama PUPR, Inspektorat, dan Tenaga Ahli
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Yanuar Sindu Riyanto, memastikan bahwa sidak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah, khususnya di sektor pendidikan yang menyangkut langsung kenyamanan dan keselamatan siswa.
“Kami menemukan sejumlah persoalan di beberapa sekolah, mulai dari pengerjaan bangunan hingga kualitas hasil renovasi. Kami ingin memastikan bahwa fasilitas pendidikan di Kota Surakarta benar-benar maksimal untuk mendukung proses belajar-mengajar,” ujarnya.
Komisi IV dalam sidak kali ini juga menggandeng Dinas PUPR, Inspektorat, serta tenaga ahli teknis, agar hasil evaluasi lebih akurat dan komprehensif.
“Kami bekerja sama dengan pihak-pihak yang ahli agar pengerjaan sarpras yang menggunakan APBD dapat terlaksana sebaik mungkin. Kami ingin masyarakat percaya bahwa pemerintah memberi fasilitas terbaik bagi putra-putrinya,” tambah Yanuar.
Sidak Komisi IV ini menjadi pengingat penting bahwa kualitas pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh ditawar. DPRD menegaskan akan terus mengawal proses perbaikan di seluruh lokasi yang dikunjungi hingga tuntas, demi memastikan bahwa setiap ruang belajar di Kota Surakarta benar-benar aman, layak, dan mendukung masa depan generasi muda.
Dari tiga lokasi yang disidak, nampak bahwa semua bangunannya tidak ramah diffable. Ini catatan serius untuk Pembangunan-pembangunan atau rehab sekolah-sekolah di era inklusi yang sering di gembor-gemborkan.
Arifin Rochman
