SURAKARTA — Komisi IV DPRD Kota Surakarta menerima audiensi dari pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surakarta, Selasa (23/12), di Ruang Komisi IV DPRD Kota Surakarta. Audiensi tersebut membahas dukungan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah Tahun 2026 serta arah pembinaan olahraga prestasi di Kota Solo ke depan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menjelaskan bahwa audiensi ini secara substansi menyoroti permintaan dukungan anggaran dari KONI Surakarta untuk pelaksanaan Porprov. Namun, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan anggaran yang diajukan.
“Komisi IV menerima audiensi dari pengurus KONI Kota Surakarta. Substansinya terkait permintaan support anggaran untuk pelaksanaan Porprov, karena dari apa yang diajukan oleh teman-teman KONI itu, di APBD tidak bisa meng-cover 100 persen,” ujar Sugeng Riyanto.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tersebut tidak terlepas dari kebijakan pengetatan dan efisiensi anggaran yang terjadi hampir di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini merupakan dampak dari pemotongan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Ini persoalan yang dialami semua OPD. Ada pengetatan dan efisiensi anggaran sebagai dampak pemotongan transfer pusat ke daerah. Untuk Kota Solo secara kumulatif total pemotongannya sekitar Rp218 miliar. Otomatis semua OPD harus melakukan penyesuaian, termasuk yang berdampak pada KONI dan cabang olahraga,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Surakarta dan KONI Surakarta melakukan diskusi panjang untuk mencari solusi terbaik agar kebutuhan Porprov tetap dapat terpenuhi secara realistis. Salah satu jalan tengah yang ditawarkan adalah penyusunan perencanaan anggaran yang lebih presisi dan terukur.
“Kami minta teman-teman KONI menyusun perencanaan anggaran yang lebih detail, dipilah mana yang sangat urgen, sangat mendesak, dan memang harus dianggarkan. Kemudian mana yang masih bisa ditekan atau diefisiensi,” kata Sugeng Riyanto.
Dengan perencanaan yang lebih matang, Komisi IV berharap dapat mengusulkan dukungan tambahan anggaran pada saat pembahasan APBD Perubahan. Apalagi, pelaksanaan Porprov 2026 dijadwalkan berlangsung setelah September 2026, sehingga masih terbuka ruang untuk penganggaran di perubahan anggaran.
“Pelaksanaan Porprov nanti setelah September 2026, jadi masih memungkinkan untuk kami coba usulkan di APBD Perubahan 2026,” imbuh Legislator PKS tersebut.
Selain membahas anggaran, Sugeng Riyanto juga menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ajang silaturahmi dengan jajaran pengurus KONI Surakarta yang baru saja dilantik pada 30 Agustus lalu. Ia mengapresiasi visi dan misi KONI yang dinilai membawa semangat baru bagi dunia olahraga di Kota Solo.
“Ini juga silaturahmi karena pengurus KONI baru. Penyampaian visi misinya luar biasa. Tradisi organisasi, transparansi, dan reformasi di tubuh KONI sedang berjalan, dan itu kami dukung agar olahraga di Kota Solo semakin baik dan berprestasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Janjang Sumaryono Aji, menambahkan bahwa audiensi tersebut dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV. Ia menegaskan bahwa Komisi IV pada prinsipnya mendukung penganggaran Porprov, namun pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Intinya, ada kekurangan penganggaran untuk Porprov 2026. Komisi IV sepakat menyetujui untuk menganggarkan, tetapi tidak bisa langsung di APBD murni 2026. Nanti akan dilakukan pada APBD Perubahan, karena pelaksanaan Porprov juga mundur dan dilaksanakan pada waktu perubahan,” jelas Janjang.
Ia menyebutkan, total kebutuhan anggaran Porprov 2026 sekitar Rp13 miliar, dengan kekurangan sekitar Rp5 miliar dari alokasi yang tersedia saat ini. Namun demikian, Komisi IV menekankan agar KONI melakukan efisiensi dan penyusunan anggaran yang berbasis data dan evaluasi tahun-tahun sebelumnya.
“Kami tidak gegabah. Kami minta data, rincian anggaran, perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami juga menyarankan agar kekurangan Rp5 miliar ini bisa diefisiensi lagi, paling tidak mendekati anggaran tahun-tahun sebelumnya yang sekitar Rp11 miliar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Janjang menekankan pentingnya penetapan target yang jelas dari KONI Surakarta seiring dengan dukungan anggaran yang diberikan. Menurutnya, penganggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus diikuti dengan capaian prestasi yang terukur.
“Harapan kami, dengan penganggaran sebesar ini, targetnya jelas. Jangan hanya sekadar menganggarkan, tetapi KONI juga harus punya target prestasi, meskipun tidak harus juara satu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV juga menyampaikan sejumlah masukan strategis bagi KONI Surakarta, di antaranya perlunya surat pernyataan dari atlet agar tidak berpindah ke daerah lain, sebagai bentuk komitmen dan nasionalisme terhadap Kota Solo. Selain itu, KONI didorong membentuk tim perencanaan yang fokus pada pemetaan cabang olahraga potensial peraih medali.
“Kira-kira cabang olahraga mana yang berpotensi juara, mana yang masih perlu diperkuat. Itu penting agar penganggaran ke depan benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada perolehan medali,” tambah Janjang.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kota Surakarta berharap dapat kembali melakukan pertemuan lanjutan bersama KONI dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) pada Mei atau Juni mendatang, guna mematangkan perencanaan anggaran Porprov 2026.
“Mudah-mudahan bulan Mei–Juni kita bisa bertemu lagi dengan KONI dan Dispora untuk merencanakan penganggaran Porprov 2026 secara lebih matang,” pungkas Politisi PDIP tersebut.
Arifin Rochman
