SURAKARTA – Komisi III DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap infrastruktur di Kota Bengawan, Jumat (13/12). Agenda ini bertujuan mengevaluasi kondisi sejumlah proyek pembangunan menjelang akhir tahun anggaran 2024. Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Taufiqurrahman, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Y.F. Sukasno, dan Sekretaris Komisi III, Sony.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Jembatan Seruni di Kadipiro, yang dilaporkan ambrol dalam satu bulan terakhir. Kerusakan ini menjadi sorotan mengingat jembatan tersebut baru selesai dibangun dua tahun lalu. Ketua Komisi III menyayangkan kejadian tersebut.

“Pembangunan jembatan ini bukan dari APBD Kota Surakarta, tetapi dari aspirasi legislator DPR RI. Namun, kami tetap mempertanyakan kualitas konstruksinya karena kerusakan ini sangat merepotkan masyarakat,” ujar Taufiq.

Ia menambahkan, kerusakan jembatan membuat warga harus memutar lebih jauh untuk beraktivitas. Hal ini diamini oleh anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Joni Sofyan Erwandi. “Panjang jembatan sekitar 12 meter dan lebar hanya cukup untuk pengendara motor dan pejalan kaki. Sekarang tidak bisa digunakan sama sekali. Konstruksinya jelas harus dievaluasi,” tegas Joni.

Setelah dari Jembatan Seruni, rombongan bergerak ke Kampung Tapen, Kelurahan Nusukan, Banjarsari. Mereka memeriksa kualitas pengaspalan jalan lingkungan yang dinilai tidak rata akibat keberadaan main hole IPAL sanitasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Kevin Candra Sadewa, juga menyoroti masalah saluran drainase di kawasan tersebut. “Musim hujan sudah tiba, tetapi masih banyak selokan yang tersumbat. Contohnya di Tapen, drainasenya belum maksimal. Kami akan mencari solusi, termasuk mengaktifkan Satgas untuk membantu warga jika ada banjir,” ungkap Kevin.

Sementara itu, Kabid Kawasan Permukiman Disperumkimtan Kota Surakarta, Bambang Budi Santosa, menjelaskan proyek pengaspalan di Tapen merupakan bagian dari paket senilai Rp797 juta untuk 21 ruas jalan di wilayah Nusukan, Joglo, Banjarsari, Kadipiro, dan Mojosongo.

“Terkait main hole IPAL sanitasi yang dikeluhkan, kami akan berkoordinasi dengan PDAM untuk menaikkan casing-nya agar sejajar dengan badan jalan, sehingga tidak membahayakan pengguna,” jelas Bambang.

Komisi III DPRD Kota Surakarta menegaskan bahwa pengawasan terhadap infrastruktur akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pembangunan di Kota Surakarta.

Arifin Rochman