SURAKARTA – Komisi II DPRD Kota Surakarta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Bank Solo, Hari ini (25/8). Sidak dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kota Surakarta, Mukarromah, bersama anggota komisi II lainnya, sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Solo.
Kunjungan ini dilakukan menyusul sorotan publik terkait keberadaan Bank Solo yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui sidak ini, para legislator ingin memastikan kondisi riil Bank Solo sekaligus mencari tahu kendala serta potensi yang dapat dikembangkan.
Mukarromah menegaskan, dari hasil temuan di lapangan, Bank Solo justru masih memiliki peran penting dalam menyumbang PAD Kota Surakarta. Bahkan, menurutnya, masih terdapat peluang besar yang dapat dimaksimalkan.
“Sidak hari ini dari Komisi II DPRD Kota Surakarta, Kita ingin mengetahui langsung kondisi Bank Solo. Selama ini muncul statement bahwa Bank Solo kurang memberikan kontribusi terhadap PAD, tetapi ternyata ada kontribusi yang lumayan, walaupun masih belum sesuai harapan,” jelas politisi asal PKB tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya juga menggali informasi terkait kendala operasional yang dihadapi Bank Solo, mulai dari pembiayaan, pengelolaan, hingga sumber daya manusia. Menurut Mukarromah, Bank Solo masih membutuhkan dorongan agar semakin dikenal masyarakat luas.
“Bank Solo ini tentunya masih punya banyak peluang. Supaya lebih dikenal masyarakat, go public-nya harus lebih gencar lagi, dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Kota Surakarta. Selama ini Pemkot maupun instansi lainnya juga belum banyak memanfaatkan jasa Bank Solo. Ke depan perlu dipikirkan kerja sama agar Bank Solo mampu memberi nilai lebih dan laba lebih bagi PAD,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Surakarta, Achmad Sapari, menyoroti lemahnya dukungan permodalan dari Pemkot Surakarta terhadap Bank Solo. Ia menilai, sejak 2016 hingga kini, tidak ada tambahan penyertaan modal dari pemerintah kota.
“Setelah kami on the spot di Bank Solo, kami melihat bank ini punya potensi untuk berkembang. Tetapi sangat disayangkan, terakhir kali diberi tambahan modal kerja itu tahun 2016. Artinya sudah sembilan tahun tidak pernah diberi. Mau jadi apa Bank Solo kalau seperti ini?” ujar politisi PAN tersebut.
Sapari menegaskan, jika pemerintah kota serius menargetkan PAD dari BUMD, maka diperlukan langkah konkret berupa penyertaan modal. Tanpa dukungan itu, sulit bagi Bank Solo untuk berkembang di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat.
“Kalau ingin ditarget memberi kontribusi PAD, ya kita harus konsekuen memberi modal. Pemerintah kota harus segera memikirkan masa depan BUMD kita, terutama Bank Solo, karena inilah salah satu aset daerah yang seharusnya bisa dioptimalkan,” tegasnya.
Arifin Rochman
