HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD memperingati HUT RI ke-78 Tahun 2023, di ruang Graha Paripurna, Rabu (16/8/2023).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Budi Prasetyo. Selain Anggota DPRD Kota Surakarta, tampak hadir pada rapat Paripurna itu, Wali Kota, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Wali Kota, Teguh Prakosa, Mantan Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo dan Anggota Forkopimda Kota Surakarta.

Sebelum Paripurna dimulai, tamu undangan dihibur “Tari Dolanan Bocah”, persembahan Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Tamu undangan menyaksikan Pidato Presiden Jokowi melalui layar videotron yang ditempatkan di sisi kiri dan kanan ruang Graha Paripurna.

Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung transformasi bangsa, menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045.

Mantan Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung keberlanjutan pembangunan. Jokowi menginginkan sosok presiden berikutnya dapat meneruskan pembangunan agar Indonesia menjadi negara maju.

Berikut petikan pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Tahun 2023

Bapak-Ibu, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Para hadirin yang saya muliakan.
Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan partai politik, setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya, “Belum ada arahan dari Pak Lurah.”

Saya sempat berpikir, siapa ini “Pak Lurah”. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode.

Tapi, perlu saya tegaskan. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol. Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi.

Walaupun saya paham, ini sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan [Bahasa Jawa], dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, ada, ke Kota B, ada, ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira menurut saya juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja.

Bapak, Ibu yang saya muliakan,
Posisi presiden itu, tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini. Apa pun, apa pun bisa sampai ke presiden.

Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir’aun, tolol. Ya ndak apa, sebagai pribadi saya menerima saja.

Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.

Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas 2045.

Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar. Untuk meraih Indonesia Emas 2045 meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan tidak hanya peluangnya saja.

Tapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Bahkan yang membuat kita melangkah mundur.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Para hadirin yang saya muliakan

Bonus demografi yang akan mencapai puncak di Tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045, 68 persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.

Selanjutnya peluang besar yang kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimik dan retorika semata. Melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN dan konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan.

Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan- perbedaan yang ada.

Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

Tapi kemudian ada yang bilang memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat-kan makannya nasi, international trust enggak bisa dimakan.

Ya memang enggak bisa. Sama seperti jalan tol enggak bisa dimakan ya memang. Nah ini, ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif itu, ya begini. Tapi enggak apa saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton.

Bapak Ibu yang saya muliakan.

Dengan international trust yang tinggi. Kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi.

Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya.

Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022.

Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp 3.212 T dari thn 2015 – 2023. Termasuk di dalamnya KIS, KIP, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

Di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional sehingga kita juga harus kembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi.

Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral.

Tapi juga nonmineral seperti sawit rumput laut kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM petani dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi.

Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita setop ekspor nikel ore di 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.

Ini baru 1 komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel tembaga bauksit CPO & Rumput laut. Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp153 juta, US$10.900. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp217 juta, US$15.800. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp331 juta, US$25.000.

Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa dua kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita.

Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia.

Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 sampai 2023.

Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi. Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan.

Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini?

Apakah Berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas.

Bapak Ibu yang saya muliakan

Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan. Untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.

Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa.

Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama Tokoh agama Tokoh masyarakat dan Pemimpin Adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.

Saya juga sangat menghargai upaya MPR dalam memperkokoh pondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.

Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024. DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita.

Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.

Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan.

Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Selain itu Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas, HAM, dan Lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk indonesia Maju.

Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Jeprin S. Paudi