SURAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11) pukul 04.30 WIB.

Pembahasan yang berlangsung sejak Selasa (10/11) pukul 15.00 WIB tersebut berjalan alot hingga dini hari, terutama karena adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp51 miliar.

Pembahasan dipimpin Ketua Banggar DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo. Waktu pembahasan yang cukup panjang menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian RAPBD 2027, mengingat tahapan persetujuan bersama hingga evaluasi gubernur harus rampung sebelum akhir November 2026.

Anggota Banggar DPRD Kota Surakarta, Honda Hendarto, menjelaskan pembahasan harus dilakukan secara intensif karena agenda kedewanan dalam beberapa waktu ke depan cukup padat, termasuk penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh panitia khusus (Pansus).

“Pembahasan di-dur karena waktu pembahasan sudah mepet. Harus disetujui, ditetapkan sampai Gubernur itu sebulan sebelum berakhir tahun anggaran 2026. Artinya akhir November sudah harus paripurna, selesai semua,” ujarnya.

Penurunan TKD Rp51 Miliar, Sejumlah Program Harus Disesuaikan

Honda mengungkapkan, salah satu tantangan utama dalam penyusunan RAPBD 2027 adalah kembali menurunnya alokasi TKD. Kota Surakarta harus menyesuaikan perencanaan anggaran setelah menerima informasi bahwa dana transfer pusat berkurang sekitar Rp51 miliar dibandingkan alokasi yang sebelumnya diharapkan saat pembahasan KUA-PPAS 2027.

Kondisi tersebut membuat Banggar bersama TAPD harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berbagai belanja barang dan jasa menjadi salah satu pos yang mengalami pengurangan.

“TKD kita terus turun, tahun 2027 akan turun lagi. Turunnya sekitar Rp51 miliar. Makanya pembahasannya kemarin begitu alot. Yang kita pasang TKD 2027 saat pembahasan KUA-PPAS harapannya mendapat porsi sama dengan 2026, tapi ternyata berkurang Rp51 miliar,” jelas Honda.

Penyesuaian dilakukan dengan mencermati kembali kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas. Sejumlah pengeluaran seperti makan dan minum, rapat di hotel, serta perjalanan dinas turut dikurangi untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Hal senada disampaikan Anggota Banggar DPRD Kota Surakarta lainnya, Sugeng Riyanto. Menurutnya, pengurangan TKD sebesar Rp51 miliar merupakan nilai yang cukup besar bagi Kota Surakarta dan berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program yang direncanakan untuk masyarakat.

Sugeng menjelaskan, pada tahap pembahasan KUA-PPAS 2027, Banggar telah menghimpun seluruh potensi pendapatan, mulai dari TKD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil, hingga sumber pendapatan lainnya. Seluruhnya kemudian disusun dengan prinsip anggaran tanpa defisit atau zero defisit.

Namun, menjelang pembahasan RAPBD, berkurangnya TKD membuat Banggar dan TAPD harus kembali melakukan penyesuaian. Tahap pertama dilakukan dengan mencoret sejumlah kegiatan di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.

Tahap berikutnya adalah menyesuaikan tambahan usulan anggaran yang muncul dalam pembahasan Pra-APBD di masing-masing komisi bersama mitra kerja. Akumulasi usulan tambahan dari seluruh komisi dan TAPD mencapai sekitar Rp72 miliar.

Tidak seluruh usulan tersebut dihapus. Sebagian tetap dialokasikan dalam APBD murni 2027, sementara sebagian lainnya akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Perubahan APBD 2027.

Sejumlah kegiatan yang mengalami penyesuaian di antaranya pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan pembangunan jembatan dengan nilai sekitar Rp9 miliar. Selain itu, alokasi anggaran bonus atlet Kota Surakarta untuk berbagai ajang juga mengalami pengurangan dan sebagian dialihkan ke Perubahan APBD 2027.

“Poinnya APBD 2027 Pemkot Solo harus tetap kencangkan ikat pinggang,” tegas Sugeng.

RAPBD Rp2,174 Triliun Tetap Zero Defisit, Belanja Pegawai Jadi Perhatian

Di tengah keterbatasan fiskal dan penyesuaian sejumlah kegiatan, Banggar bersama TAPD berhasil menyusun RAPBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,174 triliun dalam kondisi seimbang atau tanpa defisit.

Honda menegaskan, prinsip zero defisit merupakan komitmen pengelolaan keuangan daerah yang telah dijaga sejak era kepemimpinan Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo. Prinsip tersebut terus dipertahankan agar pendapatan dan belanja daerah tetap seimbang serta tidak bergantung pada pembiayaan melalui utang.

Dari sisi postur anggaran, alokasi untuk memenuhi belanja wajib (mandatory spending) sektor pendidikan dan kesehatan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, belanja pegawai masih menjadi pekerjaan rumah karena porsinya berada di kisaran 34–35 persen dari total APBD, sementara ketentuan maksimal yang ditetapkan sebesar 30 persen.

“Pendidikan dan urusan wajib kesehatan, kita penuhi mandatory undang-undang. Yang belum bisa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu gaji pegawai, kita kan dibatasi 30 persen dari APBD. Saat ini Solo masih sekitar 34–35 persen,” ungkap Honda.

Belanja pegawai tersebut telah termasuk gaji dan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan alokasi sekitar Rp15–20 miliar. Menurut Honda, pemenuhan kebutuhan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, masih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Selain belanja wajib, RAPBD 2027 juga mengakomodasi sejumlah program prioritas pemerintah kota. Salah satunya pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Kota Surakarta direncanakan menerima dana hibah sekitar Rp107 miliar untuk kurun waktu lima tahun, dengan alokasi sekitar Rp21,5 miliar pada 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pengelolaan sampah, antara lain pengadaan komposter, peralatan pendukung, hingga gerobak penarik sampah sesuai petunjuk teknis pemberi hibah.

Di samping itu, sejumlah program pembangunan lainnya tetap mendapat perhatian, seperti perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan drainase, serta pengembangan Rumah Siap Kerja Bersama.

Dengan rampungnya pembahasan RAPBD 2027, Banggar DPRD Kota Surakarta berharap seluruh tahapan selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal. Di tengah berkurangnya dana transfer pusat dan terbatasnya ruang fiskal daerah, prinsip kehati-hatian dalam menentukan prioritas belanja menjadi kunci agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan prinsip keseimbangan anggaran.

Arifin Rochman