SURAKARTA – DPRD Kota Surakarta memberikan keputusan berbeda terhadap dua usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatuf yang dibahas dalam rapat paripurna internal, Jumat (6/11) di Graha Paripurna.

Usulan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Swalayan dari Komisi II dikembalikan untuk dikaji ulang. Sementara itu, usulan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Air Tanah dari Komisi III disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menjelaskan bahwa usulan Komisi II belum dapat disetujui karena substansi pengaturannya dinilai memiliki irisan dengan dua Perda yang telah dimiliki Kota Surakarta, salah satunya Perda Nomor 5 Tahun 2011.

Menurutnya, pengusul (Komisi II) juga perlu memberikan argumentasi yang lebih kuat terkait urgensi pembentukan regulasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan yang sudah berlaku.

“Dua Perda itu sangat beririsan. Jadi, mungkin dari pengusul kurang kuat alasan mengapa kemudian dimunculkan Perda itu lagi,” ujar Daryono.

Ia menambahkan, sejumlah regulasi yang telah ada memang perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pembahasan muncul pandangan bahwa usulan perubahan atau revisi Perda sebaiknya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Meski belum mendapatkan persetujuan, DPRD tidak serta-merta menghentikan pembahasan usulan Komisi II. Usulan tersebut dikembalikan kepada komisi pengusul untuk dilakukan evaluasi dan kajian lebih mendalam, termasuk penyempurnaan materi maupun argumentasi sebelum diajukan kembali.

“Dikembalikan ke Komisi II. Nanti kalau misalnya mau diusulkan lagi atau mau diperbaiki, dipersilakan,” jelasnya.

Berbeda dengan usulan Komisi II, Raperda inisiatif Komisi III terkait pencabutan Perda tentang Air Tanah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna tersebut.

Daryono menerangkan, pencabutan diperlukan karena pengaturan dan kewenangan terkait air tanah secara hierarki peraturan perundang-undangan sudah berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Surakarta.

“Komisi III mengusulkan pencabutan Perda tentang air tanah di Kota Surakarta yang memang secara hierarkis perundangan sudah di luar kewenangan Kota Surakarta. Alhamdulillah, tadi disetujui menjadi Raperda inisiatif dari DPRD Kota Surakarta,” ungkapnya.

Selanjutnya, usulan pencabutan Perda tentang Air Tanah tersebut akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Wali Kota Surakarta sebagai bagian dari tahapan pembentukan regulasi daerah.

Hasil rapat paripurna internal ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Surakarta dalam memastikan setiap usulan regulasi memiliki urgensi yang jelas, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arifin Rochman