DPRD dan Pemkot Setujui Raperda APBD 2027, Anggaran Disepakati Rp2,22 Triliun

16 November 2026 | oleh Admin DPRD
Icon

SURAKARTA – DPRD Kota Surakarta bersama Pemerintah Kota Surakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut menjadi agenda utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan, Persetujuan Bersama, dan Pendapat Akhir Wali Kota, Jumat (13/11).

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta, Roro Indradi Sarwo Indah, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Raperda APBD TA 2027.

Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp2.225.946.504.255 atau sekitar Rp2,22 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp51,5 miliar untuk menutup defisit anggaran dengan SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp0.

Dalam laporannya, Roro menjelaskan bahwa pembahasan Raperda APBD 2027 telah dilaksanakan melalui rapat kerja Banggar bersama TAPD pada 28 Oktober dan 10 November 2026, serta Public Hearing pada 11 November 2026.

Ia menyampaikan, terdapat sejumlah penyesuaian dalam pembahasan APBD 2027, terutama menyikapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan kebijakan pemerintah pusat yang belum masuk pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Pembahasan kali ini tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian akibat penurunan TKD dan kebijakan pemerintah pusat yang belum masuk pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2027,” jelas Roro saat membacakan laporan Banggar.

Ia juga mengingatkan agar penyesuaian anggaran dilakukan secara cermat, sehingga dampak pengurangan transfer dari pemerintah pusat tidak sampai mengganggu pelayanan publik.

“Baik eksekutif maupun legislatif harus berhati-hati dalam melakukan penyesuaian agar tidak berdampak pada unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari hasil pembahasan Banggar bersama TAPD, pendapatan daerah mengalami penambahan sebesar Rp19,48 miliar, dari semula Rp2.154.965.734.255 menjadi Rp2.174.446.504.255.

Sementara itu, belanja daerah bertambah sebesar Rp21,98 miliar, dari semula Rp2.203.965.734.255 menjadi Rp2.225.946.504.255. Penyesuaian tersebut mencakup belanja operasi dan modal, sedangkan belanja tidak terduga tetap sebesar Rp5 miliar.

Adapun pada pos pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tetap sebesar Rp69 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan mengalami pengurangan Rp2,5 miliar, dari semula Rp20 miliar menjadi Rp17,5 miliar.

Roro turut menyampaikan bahwa sejumlah ketentuan dalam batang tubuh Raperda mengalami penyempurnaan, khususnya pasal-pasal yang mengatur rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Sementara judul, konsideran menimbang, konsideran mengingat, serta bagian penjelasan tidak mengalami perubahan.

Dalam proses pembahasan tersebut, Banggar juga telah meminta seluruh fraksi DPRD Kota Surakarta menyampaikan pendapatnya. Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan dapat menyetujui Raperda APBD TA 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Seluruh Fraksi di DPRD Kota Surakarta dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ungkap Roro.

Komitmen Penganggaran yang Cermat dan Berorientasi Pelayanan

Persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 menjadi bagian penting dalam rangkaian proses penyusunan anggaran daerah. Melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif, berbagai penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat.

Banggar DPRD Kota Surakarta berharap pelaksanaan APBD 2027 nantinya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan prioritas pembangunan, terutama dalam menjaga keberlangsungan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan disampaikannya laporan hasil pembahasan Banggar dan persetujuan seluruh fraksi, Raperda APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027 selanjutnya memasuki tahapan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta, dan diakhiri dengan penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surakarta pada tahun 2027 agar berjalan secara terarah, terukur, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Arifin Rochman