SURAKARTA – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Surakarta melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Surakarta, Rabu (11/3) di Ruang Transit Tamu DPRD Kota Surakarta. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai catatan yang muncul dari hasil pengamatan di lapangan.
Audiensi dipimpin oleh Inisiator ARB, Usman Amirodin, bersama sekitar sepuluh aktivis lainnya. Dari pihak DPRD Kota Surakarta, aspirasi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono, Ardianto Kuswinarno, dan Muhammad Bilal.
Dalam pertemuan tersebut, para aktivis menyampaikan sejumlah masukan terkait implementasi program MBG yang saat ini dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya.
Ketua Komunitas Wanita Pejuang Indonesia (KWPI), Wuri Handayani yang akrab disapa Wuri Baret, menilai pola distribusi makanan dalam program MBG seharusnya dapat melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. Menurutnya, keterlibatan pengelola kantin maupun pelaku usaha katering yang sebelumnya aktif di lingkungan sekolah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Kalau sekolah bekerja sama dengan ibu-ibu kantin, itu bisa memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Ini juga membuka peluang dukungan dari pihak swasta sebagai bentuk pengembangan potensi ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan sejumlah persoalan yang memicu kegelisahan masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan evaluasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
“Ini bukan sekadar isu atau hoaks. Kami sudah turun langsung ke lapangan dan menemukan berbagai persoalan. Kalau memang belum siap, sebaiknya ada kelonggaran atau evaluasi sebelum diterapkan sepenuhnya,” katanya.
Hal senada disampaikan Nanang Nuryanto dari Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FAUIB) Solo Raya. Ia menilai program tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Menurut saya sebaiknya program ini dikaji ulang. Jangan sampai justru membuka peluang korupsi atau menimbulkan kesenjangan dengan sektor pendidikan yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis lainnya, Zainal Abidin, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak. Namun ia menilai implementasi program di lapangan masih membutuhkan sejumlah perbaikan.
Ia mencontohkan bahwa di beberapa sekolah, makanan yang dibagikan dinilai tidak selalu sebanding dengan nilai anggaran yang diumumkan. Selain itu, proses pembagian makanan juga berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Ada yang menyebut ini bukan makan bergizi gratis tetapi hanya snack gratis. Nilainya sekitar Rp5 ribu sampai Rp6 ribu. Harapannya tentu program ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi siswa,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ARB juga menyerahkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui DPRD Kota Surakarta. Surat tersebut berisi dukungan terhadap program MBG sekaligus sejumlah catatan dan usulan perbaikan berdasarkan temuan di lapangan.
Beberapa poin yang disampaikan di antaranya terkait penurunan omzet kantin sekolah, hilangnya pekerjaan bagi ibu-ibu katering sekolah, distribusi makanan yang dinilai belum selalu tepat waktu, hingga dugaan ketidaksesuaian nilai anggaran per porsi makanan.
Selain itu, ARB juga mengusulkan pola penyaluran alternatif, yakni dana MBG ditransfer langsung ke rekening sekolah dengan alokasi sekitar Rp12 ribu per siswa. Dana tersebut kemudian dapat dikelola pihak sekolah dengan melibatkan pengelola kantin serta masyarakat sekitar melalui konsep dapur bersama.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono menyatakan pihaknya menerima secara resmi surat yang disampaikan ARB dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan.
“Surat ini akan kami terima secara resmi di DPRD Kota Surakarta. Kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena ini program dari pusat, kewenangan daerah hanya sebatas perizinan operasional seperti pendirian dapur,” jelasnya.
Ia menilai audiensi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan secara konstruktif kepada pemerintah.
“Ini mewakili kegelisahan masyarakat dan lebih kepada usulan yang positif. Ke depan ini bisa menjadi budaya yang baik ketika masyarakat melihat ada hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah melalui audiensi resmi seperti ini,” katanya.
Daryono menambahkan bahwa aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui sekretariat negara agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Ardianto Kuswinarno menegaskan bahwa DPRD terbuka menerima berbagai aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Tadi kita menerima beberapa aspirasi masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak. Pada intinya mereka ingin membantu Pak Presiden agar program MBG bisa berjalan lancar, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan diselaraskan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan tersebut akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi sebagai bentuk tindak lanjut dari DPRD Kota Surakarta.
“Dengan niat baik mereka, aspirasi ini disampaikan lewat surat melalui DPRD dan nanti akan kami teruskan kepada Pak Presiden,” jelasnya.
Arifin Rochman
