SURAKARTA – Komitmen menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan kota kembali ditegaskan dalam Forum Perangkat Daerah Kota Surakarta. Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo menekankan bahwa Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bukan sekadar daftar usulan, tetapi harus terintegrasi dan “nyambung” dengan visi besar pembangunan Kota Bengawan, Rabu (4/3).
Dalam arahannya terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Ketua DPRD menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara aspirasi masyarakat dan tema pembangunan kota, yakni “Penguatan SDM Unggul dan Jejaring untuk Pariwisata dan Ekonomi Inklusif.”
“Pokok pikiran DPRD itu bukan hanya menampung aspirasi, tetapi harus selaras dengan arah pembangunan kota. Harus nyambung dengan visi besar Surakarta agar hasilnya benar-benar terasa bagi masyarakat,” tegas Budi.
Saat ini, tingkat kesesuaian Pokir DPRD dengan tema pembangunan tercatat di angka 46 persen. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena target ke depan ditetapkan pada kisaran 70 hingga 80 persen.
Ia menilai, keberagaman aspirasi masyarakat harus tetap dihargai, namun perlu diarahkan agar sejalan dengan prioritas pembangunan kota.
“Kita punya target besar, minimal 70 sampai 80 persen Pokir harus sesuai dengan tema pembangunan. Aspirasi masyarakat itu beragam, tetapi harus kita arahkan supaya selaras dengan penguatan SDM unggul dan ekonomi inklusif,” ujarnya.
Selain penyelarasan program, DPRD juga menegaskan komitmen terhadap transparansi dan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Dana aspirasi, menurut Budi, harus dikelola secara bijak agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan terlibat dalam praktik yang menyimpang dari aturan.
“Tidak ada cawe-cawe dalam proyek pembangunan. Fokus kita adalah memastikan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat, melalui proses yang bersih dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Tiga Fokus Strategis Pembangunan 2027
Dalam forum tersebut, Budi juga menyoroti tiga fokus strategis pembangunan Kota Surakarta ke depan.
Pertama, penataan persampahan. Persoalan sampah dinilai sebagai tanggung jawab bersama. Dengan volume sampah mencapai 350 ton per hari, sementara mesin pengolah sampah yang ada di TPA Putri Cempo baru bisa mengolah sampah berkisar 70–80 ton, diperlukan pergeseran strategi dari hilir ke hulu.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pengurangan dari sumbernya harus menjadi gerakan bersama,” ungkapnya.
Kedua, penguatan inklusivitas ekonomi. Optimalisasi sarana dan prasarana (sarpras) yang telah tersedia menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Ketiga, manajemen transportasi. Rekayasa lalu lintas dan penataan transportasi dipandang sebagai faktor penting dalam mendukung kenyamanan Kota Surakarta sebagai destinasi pariwisata.
“Transportasi yang tertata akan mendukung citra kota wisata yang nyaman dan ramah bagi semua,” tambahnya.
Forum RKPD 2027 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan penyelarasan Pokir dan komitmen transparansi, pembangunan Kota Surakarta diharapkan semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
“Mari bersama kita kawal pembangunan kota ini demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Surakarta,” pungkasnya.
RTPRS/Arf
