SURAKARTA – DPRD Kota Surakarta kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai mitra kritis Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Graha Paripurna, Kamis (22/5). Agenda tahunan ini bukan sekadar seremonial administratif, melainkan forum akuntabilitas yang diwarnai dengan evaluasi tajam, saran konstruktif, dan harapan nyata bagi kemajuan Kota Bengawan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Muhammad Bilal, membacakan langsung rekomendasi DPRD di hadapan tamu undangan, pimpinan dan anggota dewan, serta Wali Kota Surakarta. Dalam penyampaian rekomendasi, Ia tidak hanya menyampaikan isi dokumen secara normatif, namun juga menyuarakan sikap tegas lembaga legislatif terhadap dinamika kinerja Pemkot.

“DPRD tidak hanya duduk menyimak laporan. Kami mengamati, mencermati, dan mengevaluasi secara objektif. Ini bukan sekadar membaca dokumen, tapi menagih komitmen atas janji-janji pembangunan,” tegas Muhammad Bilal dari podium paripurna, yang disambut tepuk tangan hadirin.

Usai pembacaan rekomendasi, suasana menjadi lebih hangat dengan penyerahan dokumen secara simbolis dari DPRD kepada Wali Kota Surakarta yang disaksikan seluruh peserta rapat paripurna. Sesi foto bersama antara pimpinan DPRD dan Wali Kotapun menandai secara resmi disampaikannya rekomendasi lembaga legislatif tersebut, yang akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkot dalam menyusun program kerja tahun berikutnya.

Dalam naskah rekomendasi tersebut, DPRD menyampaikan apresiasi terhadap 24 penghargaan tingkat nasional dan 4 penghargaan dari Provinsi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2024. Namun, DPRD juga menggarisbawahi bahwa dari 66 indikator yang ditetapkan, 13 di antaranya tidak tercapai.

“Capaian itu artinya masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Kami mendorong evaluasi serius dan strategi baru agar setiap program bisa lebih tepat sasaran,” ujar Bilal.

Salah satu catatan penting DPRD adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 88,72 persen. Muhammad Bilal menegaskan pentingnya transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah. “Penerapan e-retribusi, optimalisasi tapping box, hingga pembaruan data pajak bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ini soal efektivitas dan integritas,” katanya.

Tak kalah penting, DPRD menyoroti kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,58 persen menjadi 4,61 persen di tahun 2024. “Angka ini boleh kecil, tapi dampaknya besar bagi warga. Pemkot harus lebih progresif. Program pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan peluang kerja harus berbasis data dan wilayah,” ucap Bilal dengan nada tegas.

Kritik tajam juga disampaikan DPRD terhadap pengelolaan kerja sama Solo Safari oleh Perumda Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang justru mengalami kerugian di tahun 2024. “Kalau BUMD-nya rugi tapi mitra swasta tetap untung, itu berarti ada yang salah dalam perjanjian. Kami minta addendum dan audit khusus,” ujarnya.

Tak hanya itu, DPRD juga menyinggung fenomena di Solo Technopark (STP) yang dinilai lebih banyak melayani masyarakat dari luar kota. “Kalau anggaran daerah dipakai, maka manfaatnya harus kembali ke warga Solo. Pemkot wajib melakukan rekonstruksi kerja sama dan promosi yang lebih tepat sasaran,” ujar Bilal lantang.

Dari sisi sosial dan budaya, DPRD menyoroti belum tercapainya target angka kemiskinan, yang masih berada di angka 8,31 persen dari target 7,56 persen. Perbedaan data antara Pemkot dan Badan Pusat Statistik juga menjadi perhatian. “Kalau datanya tidak sinkron, bagaimana bisa tepat sasaran? Kami minta penyeragaman sudut pandang antar OPD dengan BPS,” kata Bilal.

Dalam isu lingkungan, DPRD menyentil data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dinilai tidak akurat. “RTH yang dilaporkan dalam LKPJ hanya 9,75 persen, padahal Perda RPJMD menargetkan 20 persen. Ini bukan sekadar angka, tapi soal keberlanjutan kota,” seru Bilal.

Sorotan lain ditujukan kepada pembangunan Sentra IKM Srikayu yang belum berfungsi maksimal, relokasi pedagang mebel yang menurunkan omzet, serta permasalahan banjir akibat proyek nasional seperti di kawasan simpang Joglo. DPRD meminta Pemkot lebih aktif mengoordinasikan proyek pusat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga.

“Kami dukung pembangunan, tapi tidak dengan mengorbankan masyarakat. Kearifan lokal dan konsultasi daerah harus jadi syarat mutlak,” ucap Bilal lagi.

Dalam penutup rekomendasinya, DPRD menyatakan bahwa dokumen LKPJ 2024 telah memuat data yang cukup lengkap, namun tetap memerlukan penguatan dari sisi ketepatan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, dan keberanian melakukan koreksi. “Kami berharap rekomendasi ini bukan hanya dibaca, tapi benar-benar ditindaklanjuti. Karena suara rakyat yang kami wakili tak boleh diabaikan,” pungkas Muhammad Bilal menutup pembacaan.

Arifin Rochman