SURAKARTA – Komisi III DPRD Kota Surakarta mendorong adanya dialog dan rembuk bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan warga dalam menyikapi rencana penataan atau sterilisasi parkir di kawasan timur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo.

Hal tersebut disampaikan Komisi III setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi parkir di Jalan Mentawai 1, Gilingan, Rabu (30/9). Dalam kunjungan tersebut, Komisi III bertemu langsung dengan warga serta paguyuban parkir yang sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap rencana sterilisasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Taufiqurrahman, mengatakan persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, penataan kawasan tetap penting dilakukan, namun kepentingan warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di kawasan tersebut juga perlu menjadi perhatian.

“Tadi kami pada prinsipnya komisi tiga menghendaki sudah tidak ada hura-hara seperti ini, tidak ada demo-demo lagi. Termasuk spanduk itu kalau bisa segera diturunkan,” kata Taufiq saat sidak.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat perbedaan kepentingan antara rencana Pemerintah Kota Surakarta melakukan sterilisasi dengan harapan warga yang masih ingin menjalankan aktivitas parkir.

Karena itu, Komisi III akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Surakarta Respati Ardi untuk selanjutnya dicari jalan keluar melalui rembuk bersama.

“Kaitannya pendapat Wali Kota atau keputusan Wali Kota mengenai sterilisasi, dengan harapan mereka supaya tidak ada sterilisasi, ini kan bertolak belakang. Ini berarti perlu ada diskusi, rembukan lagi,” ujarnya.

Taufiq sapaan akrabnya berharap perwakilan warga dapat memperoleh ruang untuk berdialog langsung dengan Wali Kota. Menurutnya, persoalan parkir di kawasan Masjid Zayed tidak hanya menyangkut aspek penataan lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan mata pencaharian warga dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Harapan saya nanti dirembuk dulu. Kalau sterilisasi ini tetap dijalankan, warga masyarakat yang terdampak ini harus dipikirkan. Yang terdampak itu warga yang langsung parkir. Yang kedua, UMKM-nya berkurang,” jelasnya.

Ia mencontohkan pedagang plastik yang turut mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas parkir dan kunjungan masyarakat di kawasan Masjid Zayed. Karena itu, menurutnya, perlu dicari formulasi penataan yang tetap menjaga ketertiban kawasan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan sumber penghasilannya.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, menilai persoalan tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepahaman bersama. Terlebih, sebagian besar warga yang terdampak merupakan masyarakat sekitar kawasan Masjid Zayed.

“Semua bisa dibicarakan dengan baik. Apalagi situasi dan kondisi masyarakat semacam ini. Banyak PHK dan sebagainya, ya bicarakan. Ini kan semua warga di sini warga RW 13, yang di depan Masjid Zayed,” kata Sukasno.

Sukasno menegaskan, penataan parkir tetap diperlukan apabila ditemukan persoalan di lapangan. Namun, penataan menurutnya tidak harus berujung pada hilangnya sumber penghasilan masyarakat.

“Penataan supaya tidak mengganggu dan sebagainya ya harus dilakukan, tetapi bukan berarti terus mereka nanti kehilangan rezekinya,” tegasnya.

Ia juga meminta apabila ditemukan praktik parkir yang tidak tertib maupun penarikan retribusi yang tidak sesuai ketentuan, persoalan tersebut ditangani secara spesifik dengan memanggil dan menertibkan pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau parkir enggak tertib, panggil penanggung jawabnya, tertibkan. Kalau tarikannya retribusi enggak sesuai, tertibkan. Kan ada ketentuan-ketentuan itu,” ujarnya.

Menurut Sukasno, keberadaan Masjid Zayed selama ini turut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, manfaat ekonomi tersebut diharapkan tetap dapat dirasakan warga dengan pengelolaan kawasan yang semakin tertib.

“Kalau selama ini masjid ini dianggap memberikan barokah, ya kenapa enggak diteruskan itu? Jangan sampai mereka yang semula sudah mendapatkan rezeki dari adanya masjid ini, yang sudah memberikan barokah, terus mereka nanti akhirnya kehilangan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti keberadaan petugas dari sejumlah instansi yang berjaga di sekitar lokasi setelah muncul polemik. Menurutnya, kondisi tersebut tidak ideal apabila berlangsung terus-menerus di lingkungan permukiman warga.

“Bicarakan dengan baik. Orang Solo bilang, ‘Ono rembuk, bisa dirembuk’,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Kevin Candra Sadewa, mengatakan pihaknya masih mempelajari secara menyeluruh dampak dari rencana sterilisasi tersebut. Salah satu perhatian Komisi III adalah potensi dampak ekonomi terhadap 56 anggota paguyuban parkir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas di kawasan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima saat sidak, pendapatan juru parkir di lokasi tersebut berkisar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per hari.

Menurut Kevin, angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang perlu diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan.

“Di sini ternyata banyak sekali yang terdampak kalau diperlakukan sterilisasi. Salah satunya dampak ekonomi yang dirasakan warga masyarakat ternyata lebih banyak,” katanya.

Dampak ekonomi, lanjut Kevin, tidak hanya dirasakan juru parkir, tetapi juga pelaku UMKM di sekitar kawasan.

Komisi III juga mencermati opsi apabila juru parkir dipindahkan ke kawasan Gilingan. Pasalnya, di kawasan tersebut telah terdapat paguyuban parkir lain dengan jumlah anggota sekitar 24 orang. Kondisi tersebut dinilai perlu diperhitungkan agar kebijakan relokasi tidak menimbulkan persoalan baru terkait pengelolaan maupun pembagian pendapatan parkir.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Komisi III mendorong penyelesaian persoalan melalui pendekatan persuasif dan dialog antara pemerintah dengan warga. Kevin mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan bersama Pemerintah Kota Surakarta dapat dilakukan dalam pekan ini.

“Pastinya dalam minggu ini kita kejar untuk penyelesaian masalah secara persuasif. Warga diuntungkan, pemerintah juga diuntungkan tentunya,” katanya.

Di sisi lain, Kevin memahami bahwa kawasan Masjid Zayed merupakan salah satu tujuan wisata di Kota Surakarta sehingga aspek ketertiban dan penataan kawasan tetap perlu diperhatikan. Termasuk keberadaan spanduk penolakan yang terpasang di sekitar lokasi, yang diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita selaku pemerintah memberi tanggung jawab, memberi rasa aman kepada warga bahwa dalam mata pencaharian dan program sinergi pemerintah di sini, kita utamakan Kota Surakarta sebagai kota wisata,” pungkasnya.

Melalui sidak tersebut, Komisi III berharap persoalan parkir di kawasan timur Masjid Zayed dapat segera menemukan titik temu. Penataan kawasan tetap berjalan, sementara kepentingan ekonomi masyarakat sekitar juga mendapat perhatian melalui solusi yang disepakati bersama.

Arifin Rochman