SURAKARTA – DPRD Kota Surakarta menerima audiensi Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama sejumlah tokoh agama, alim ulama, pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta, serta elemen masyarakat pada Rabu (21/10).

Audiensi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi dan pernyataan sikap terkait penolakan rencana konser penyanyi internasional Andrea Bocelli di kawasan Borobudur, Magelang, serta Jakarta maupun kemungkinan penyelenggaraan di lokasi lain di Indonesia.

Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono dan Ardianto Kuswinarno, di Ruang Transit Tamu DPRD Kota Surakarta.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta audiensi menyampaikan keberatan sekaligus meminta pemerintah bersikap tegas terhadap penyelenggaraan konser yang dinilai bertentangan dengan semangat dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, mengapresiasi kepedulian para ulama dan elemen masyarakat yang terus menyuarakan persoalan kemanusiaan, khususnya terkait kondisi rakyat Palestina.

“Alhamdulillah, hari ini kami menerima audiensi dari DSKS, MUI Kota Surakarta, serta berbagai elemen masyarakat. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana konser Andrean Bocelli yang semula direncanakan berlangsung di kawasan Borobudur maupun lokasi lainnya di Indonesia,” ujar Daryono seusai audiensi.

Menurut Daryono, penolakan yang disampaikan para peserta audiensi berkaitan dengan rekam jejak dan dugaan dukungan penyanyi tersebut terhadap militer Israel. Hal itu dinilai menjadi persoalan bagi masyarakat yang selama ini konsisten menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina di tengah konflik dan penderitaan kemanusiaan yang terjadi, khususnya di Gaza.

Ia menegaskan, aspirasi tersebut sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Daryono juga menyinggung sikap MUI yang menjadi salah satu landasan aspirasi penolakan yang disampaikan dalam audiensi.

Daryono turut menyoroti keterlibatan sejumlah instansi pemerintah dan badan usaha milik negara dalam rencana penyelenggaraan konser tersebut. Ia menyebut adanya rekomendasi dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan, serta dukungan sponsor utama dari Bank Negara Indonesia (BNI), yang menurutnya perlu mendapatkan evaluasi dan penjelasan terbuka.

“Walaupun informasi terakhir menyebutkan pihak Polres Magelang telah mencabut izin konser tersebut, kami tetap mendorong pemerintah pusat mengambil sikap tegas terhadap seluruh rencana penyelenggaraan konser ini di Indonesia. Perlu ada evaluasi dan klarifikasi dari kementerian terkait maupun BUMN agar ke depan lebih peka dan konsisten terhadap sikap politik luar negeri Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta lainnya, Ardianto Kuswinarno, menyatakan memahami dan mendukung aspirasi yang disampaikan para ulama serta perwakilan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perizinan kegiatan, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina.

“Kami memahami dan menyepakati apa yang disampaikan rekan-rekan ulama dan DSKS. Penolakan ini bukan sekadar persoalan izin keramaian di suatu daerah, melainkan juga menyangkut prinsip keberpihakan terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Aspirasi ini perlu dikawal agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut di tingkat nasional,” ungkap Ardianto.

Ardianto menambahkan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sejalan dengan sikap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Karena itu, ia menyatakan akan meneruskan aspirasi dan dokumen hasil audiensi tersebut melalui jalur partai untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut di tingkat pusat.

“Ketua Umum kami sekaligus Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami koordinasikan dan teruskan ke DPP agar dapat dikawal serta memperoleh tindak lanjut di tingkat nasional,” pungkasnya.

Melalui audiensi ini, DPRD Kota Surakarta menerima dan menyerap aspirasi para tokoh agama serta elemen masyarakat terkait persoalan tersebut. Penyampaian aspirasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong perhatian pemerintah terhadap isu kemanusiaan dan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Arifin Rochman