Wakil Ketua Pansus : Balai Peristirahatan Maliawan Sudah Dikompensasi Pemprov Rp.493 Juta

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Balai Peristirahatan Maliawan yang berlokasi di destinasi wisata Tawangmangu Kabupaten Karanganyar saat ini bukan lagi menjadi aset Pemerintah Kota Surakarta.

Sejak 11 Oktober 2010, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta terhadap nilai bangunan yang berada di atas lahan milik Pemprov itu sebesar Rp493.820.000.

“Balai Peristirahatan Maliawan sudah dikompensasi Pemprov Rp493 juta 820 ribu, itu sudah masuk ke kas daerah,”kata Wakil Ketua Pansus, Agus Nuryanto, saat memimpin Rapat Pansus dengan agenda Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, yang digelar di ruang Graha Paripurna, DPRD Kota Surakarta, Selasa (25/5/2021).

Pernyataan Agus Nuryanto, itu juga diperkuat Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Yeni Apriliawati, SH, MPS, M.Eng. Ia menjelaskan, nilai kompensasi itu didasarkan pada Appraisal atau penilaian independen yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan.

“Berdasarkan appraisal tersebut, diberikan pembayaran atas nilai bangunan tersebut dengan nilai Rp.493 juta,”jelas Yeni, yang ikut menghadiri Public Hearing itu.

Yeni, kemudian menjelaskan kronologis Balai Peristirahatan Maliawan itu. Pada Tahun 1971, Pemerintah Kota Surakarta mendirikan bangunan tempat peristirahatan Maliawan diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal “Dari aspek pemiliharaannya lebih besar ketimbang pemasukan yang diterima,”sebutnya

Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta,  Moeh Yani, S.Sos, MM, menambahkan Balai Peristirahatan Maliawan ini adalah semacam Bungalo yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta. Namun, dibangun diatas lahan milik Pemerintah Provinsi.

Sekitar Tahun 2010, Pemerintah Provinsi membutuhkan lahan itu, sehingga Pemkot harus mengembalikannya, padahal diatasnya ada bangunan Balai Peristirahatan Maliawan.

Tempat ini kata Yani dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk penginapan, namun karena lahannya diminta kembali oleh Provinsi sehingga harus dikembalikan.

“Bangunan tersebut sudah berusia puluhan tahun. Tetapi tetap dinilai oleh Appraisal independen, kemudian Pemerintah Provinsi membayar kompensasi senilai Appraisal oleh KJPP Toto Suharto, dan telah dimasukan dalam kas daerah Kota Surakarta,”jelas Yani.

Penjelasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surkarta, Sukiman SPd., M.Pd., terkait keberadaan Balai Peristirahatan Maliawan, pada acara Public Hearing itu.

Selain Anggota Pansus dan OPD terkait, Public Hearing itu juga dihadiri sejumlah Ketua LPMK Kota Surakarta. **

Jeprin S. Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *