Tiga Fraksi Pertanyakan Revisi Perda RTRW Kota Surakarta. Gibran : Perda Itu Mendesak Diganti

Tiga Fraksi Pertanyakan Revisi Perda RTRW Kota Surakarta. Gibran : Perda Itu Mendesak Diganti

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Tiga Fraksi di DPRD Kota Surakarta, masing masing Fraksi PKS, Fraksi PAN – Gerindra, dan Fraksi Golkar – PSI, mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Surakarta mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta.

Pertanyaan Fraksi itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, yang mengagendakan Nota Penjelasan Wali Kota dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, di gedung Graha Paripurna DPRD Surakarta, Jumat (7/5/2021)

Selain Raperda RTRW, Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Budi Prasetyo, itu juga mengagendakan penjelasan Wali Kota dan Pandangan umum Fraksi atas Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Meliawan di Tawangmangu sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Meliawan di Tawangmangu dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan.
IMG_1168
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Muhadi Syahroni, mempertanyakan, bagaimana kesungguhan Pemerintah Kota Surakarta dalam pembangunan kawasan Solo Utara kedepan.

Kata Muhadi Syahroni, di dalam Raperda RTRW 2021-2041 yang telah diajukan Pemkot Surakarta kepada DPRD disebutkan, salah satu strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung yaitu dengan mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota. “Secara teknis bagaimanakah Pemerintah Kota Surakarta menjalankan target tersebut,”tanya Muhadi Syahroni.
IMG_1188
Sementara, Agus Setiawan, juru bicara Fraksi PAN- Gerindra mempertanyakan perubahan apa saja yang akan diakomodir dan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang RTRW tersebut apabila dibandingkan dengan perda RTRW sebelumnya.

Fraksi yang memiliki masing masing tiga kursi di DPRD Surakarta itu juga mempertanyakan, bagaimana formulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan dan atau implementasi Raperda ini setelah ditetapkan menjadi perda nantinya, khususnya mengenai bangunan bangunan eksisting yang ditengarai menyalahi RTRW dalam hal penataan maupun peruntukanya, juga mengenai penanganan tentang keharusan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semestinya 30 persen cakupan luas wilayah Pemerintah Kota “Apakah juga nantinya akan dituangkan secara eksplesit dalam raperda ini. Mohon penjelasan secara konferehensif,”ujar Agus Setiawan.
IMG_1158
Fraksi Golkar-PSI, melalui juru bicaranya, Agus Nuryanto, mempertanyakan bagaimana arah pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kota Surakarta agar dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar bagian Kota Surakarta yang lebih berimbang tanpa mengganggu kelestarian lingkungan.

Berbeda dengan tiga Fraksi lainnya, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Titik Nurhayati, langsung menyatakan setuju agar Raperda
RTRW Tahun 2021-2041 itu segera dibahas “Fraksi PDIP setuju agar Raperda RTRW Tahun 2021-2041 ini segera dibahas untuk mengganti Perda RTRW sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kondisi Kota Surakarta saat ini,”ujar Titik Nurhayati.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 mendesak untuk diganti karena adanya faktor eksternal dan internal.

Secara eksternal, kata Gibran, telah terjadi perubahan dinamika pembangunan dan penataan ruang di tingkat Nasional dan Provinsi.
IMG_1147
Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kota Surakarta dapat berfungsi secara optimal sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah, dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Surakarta, alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor, alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, serta menjadi pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang dan dasar pengendalian pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

Penyusunan dan penetapan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 dimaksudkan untuk menyelenggarakan Penataan Ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif yang menjadi acuan akurat dalam penyusunan rencana rinci Penataan Ruang untuk selanjutnya menjadi arah perencanaan pembangunan dałam memenuhi kebutuhan ruang masyarakat yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan termasuk memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah.

“Peraturan Daerah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak implementatif karena perkembangan zaman, dan tidak ada obyek pengaturannya secara faktual, perlu dicabut,”tegas Gibran.**

Jeprin S. Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *