Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta, Abdullah AA, mengatakan bahwa petunjuk pemangkasan anggaran yang diberikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tidak jelas. Petunjuk itu disampaikan dalam evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta 2015, tambahnya.
Dia berbicara hal itu, Jumat (5/12) siang, kepada penulis dprd-online di ruang Komisi I DPRD setempat. Politisi dari Partai Hanura ini menambahkan, pengiriman delegasi perdagangan, budaya serta delegasi di bidang pendidikan dipangkas.
“Itu termasuk dalam anggaran sewa mobilitas darat harus dihapus. Berarti ke depan tak ada lagi promosi perdagangan maupun wisata atau pun pengiriman delegasi siswa ke lain daerah. Ini petunjuk yang konyol,” ujar Abdullah dari Fraksi Demokrat Nurani Rakyat ini.
Selain itu, lanjutnya, santunan kematian bagi anggota DPRD dipangkas, menurut gubernur karena hal itu sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur atau stafnya seolah-olah tidak tahu atau tidak mau bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu mulai dibiayai Juli 2015.
Karena, menurutnya, Januari hingga Juni masih ditanggung asuransi, baru di Juli masuk BPJS tersebut . Jaminan kesehatan untuk walikota harus didrop, tambahnya, karena walikota sudah dijamin oleh BPJS.
Hal ini, katanya, lebih menggelikan lagi. “Karena di APBD yang dikirimkan ke provinsi sudah tidak angka di pos itu, tapi di evaluasi muncul lagi. Saya yang berada di Komisi I tahu betul hal itu. Ini menggelikan.”
Dari evaluasi yang dilakukan gubernur terdapat surplus anggaran sebesar Rp 108 juta. Petunjuknya supaya surplus itu dipergunakan untuk urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan KB.
“Termasuk pemangkasan di berbagai pos yang dinilai boros,” ujar Abdullah lagi. (S)
