Surakarta, Humas DPRD – Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) beraudiensi dengan DPRD Kota Surakarta menyoal Penguatan Hak Kesehatan Reproduksi di Ruang Transit. Direktur SPEK-HAM, Endang Listiani memaparkan fakta terkait pemeriksaan kesehatan reproduksi di berbagai kelurahan di Kota Surakarta.
“Kami telah melakukan aktivitas di 41 kelurahan dengan total 15 di Solo,” katanya, Selasa (29/11), “kami mengharap warga untuk mengases layanan kesehatan SPEK-HAM.”
Selain itu, ujar Endang menambahkan, pihak SPEK-HAM juga melakukan pelatihan kader dan duta kesehatan secara rutin. Tujuannya agar nantinya menjadi motivator dan pengerak layanan kesehatan reproduksi.
“Kami melakukan pelatihan bagi kader, terutama ibu-ibu rumah tangga, yang akan dijadikan motivator layanan kesehatan reproduksi,” katanya
Menurut Endang Listiani, program yang dilakukan SPEK-HAM pada dasarnya untuk mengenalkan akses layanan kesehatan reproduksi. Bukan karena datang ke layanan kesehatan saat sakit.
“Tetapi saat pencegahan agar proses reproduksi berjalan normal. Itulah sababnya, kami imbau agar kampanye pelayanan pencegahan dini menjadi sangat perlu,” ujar dia, “selain bisa menghemat anggaran.”
Ditemui di tempat yang sama, manager program, Rahayu Purwa, memaparkan tantangan yang dihadapi ketika mendorong layanan cegahan-dini penyakit, yaitu masih lekatnya budaya patriaki yang menghegemoni perempuan.
“Budaya patriarki yang masih menghegemoni perempuan artinya perempuan itu mau periksa ketika sudah mengidap penyakit yang berkepanjangan,” katanya.
Sebagai contoh misalnya, ujar Rahayu, saat perempuan mengalami keputihan berkepanjangan, seharusnya memeriksakan diri ke Puskesmas atau layanan kesehatan lain.
“Ironisnya, ketika merasakan sakit berkepanjangan akibat keputihan dan mensturasi berkepanjangan, baru ke dokter,” ujar dia, “padahal ada upaya pencegahan dini dan proses pengobatannya.”
Tantangan lain yakni belum semua kelurahan bersedia menjadwalkan kapan mereka mau mengakses layanan kesehatan. “Terkadang pihak layanan kesehatan sendiri sering tidak cocok jadwalnya atau bentrok dengan kegiatan lain,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ekya Sih Hananto anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta, mengatakan untuk mensiasati kurangnya kesadaran untuk berperiksa dari ibu-ibu rumah tangga diadakan program pemaketan periksa kesehatan reproduksi dengan KB.
“Mayoritas ibu-ibu rumah tangga itu kan melakukan KB, sehingga untuk memperhalus dan mengkaburkan dibuat paket KB dengan periksa kesehatan reproduksi,” katanya, “dengan begitu kan mampu mendata semua ibu-ibu rumah tangga di Kota Surakarta.”
Senada dengan apa yang dikatakan Ekya, Muhadi Syahroni menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan reproduksi perlu dikaburkan mengingat paradigma yang berkembang di masyarakat andaikata orang datang terkait kesehatan reproduksi itu seperti halnya dia datang ke tempat lokalisasi, sehingga image masyarakat ketika masuk layanan sudah jelek.
“Harus ada penanganan khusus karena batin mereka sebenarnya juga menolak untuk periksa kesehatan reproduksi. Ya kalau terbukti sehat kalau tidak kan teman-temannya pasti memandang negatif,” ungkap dia sambil menyarankan, “jelaskan bahwa ini bukan hal tabu dan sangat terjaga kerahasiaannya.”
Ditemui di tempat berbeda, Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo prihatin dengan data dan fakta bahwa 45% dari yang sudah periksa, ibu-ibu rumah tangga ini terjangkit mengidap penyakit menular meskipun baru tahap awal.
“Ini kan indikasi yang kurang baik sehingga tahun-tahun berikutnya akan terus kita sampaikan kepada pemerintah kota melalui TAPD yang mengurusi anggaran agar dianggarkan untuk rutinitas kegiatannya, bukan hanya kegiatan yang ceremonial saja,” katanya, “cukup memprihatinkan harus konsentrasi lebih kepada kesehatan reproduski bagi ibu-ibu rumah tangga.” (Arf/Nang/Jes)
