Solo – Humas DPRD
Menara Telekomunikasi yang dikenal dengan sebutan tower di area padat penduduk wilayah Semanggi RT.6 RW XII membuat resah warga sekitarnya. Spanduk-spanduk bertuliskan “Warga di sekitar tower menghendaki bongkar dan turunkan tower.” Keresahan warga sekitar tower berlanjut, mereka beraudiensi mengadukan nasib warga, Rabu siang (28/9). Menanggapi keresahan warga, di hari yang sama anggota Komisi I meninjau lokasi tower.
Selain melihat kondisi konstruksi tower yang menancap di rumah Sarwanto, salah satu warga, anggota dewan juga meminta penanggungjawab perwakilan perusahaan pemasang tower di RT 6. Menurut salah satu anggota Komisi I Henny Nogogini, pihak pengembang telah melakukan pelanggaran. “Harusnya tidak boleh berdiri dulu sebelum semua perizinan terpenuhi,” katanya.
Lebih lanjut Henny menyatakan, perizinan pendirian menara tower sebenarnya mandek dalam proses di BPMPT, meski dari keluruhan dan kecamatan telah menyetujui. Dalam proses pemberian izin dari BPMPT ditolak DTRK, lantaran terganjal ijin IMB perubahan, ijin Lanud dan ijin Dishub belum ada.
“Pada prosesnya, penerusan ijin dari BPMPT ditolak oleh DTRK karena terganjal oleh ijin IMB perubahan, ijin Lanud, dan ijin Dishub yang belum ada,” ujarnya.
Selain itu, kata Henny menambahkan, sebetulnya tower belum bisa berdiri selama perijinan belum lengkap. Hal ini sangat disayangkan, karena membawa imbas pada situasi warga di sekitar tower menjadi tidak nyaman.
“Sangat disayangkan. Itu’kan menjadi tidak kondusif antara pengembang dengan warga masyarakat menimbulkan gap,” katanya.
Dalam audiensi di hadapan Komisi I, perwakilan warga Irawan, tidak akan menghalang-halangi proses selanjutnya. Apapun yang menjadi putusan anggota dewan dan pihak-pihak berkepentingan, akan diikuti warga.
“Jujur, kami ingin kembali seperti suasana yang dulu dengan ada ataupun tidak ada tower di rumah kami”, tutup Irawan. (ARF/Nang/Jes)
