RAPBD Kota Surakarta Tahun 2021 Selesai Dibahas

IMG_4359

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Setelah lebih dari sepekan melakukan pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran (Banggar), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta akhirnya merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Tahun 2021.

 

Finalisasi pembahasan RAPBD Tahun 2021 itu, dilakukan DPRD bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ir Ahyani M.A pada rapat Banggar RAPBD 2021 di ruang Banggar DPRD Kota Surakarta, Kamis (22/10/2020).

IMG_4364

Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, yang juga Ketua Banggar mengatakan, setelah pembahasan RAPBD 2021 ini selesai, DPRD segera mengagendakan Rapat Paripurna guna mendengarkan laporan pembahasan RAPBD 2021 dilanjutkan persetujuan bersama pengesahan Raperda menjadi Peraturan Daerah APBD Kota Surakarta Tahun 2021.

 

“Sinkronisasi angka angka di Raperda APBD 2021 pada hari ini sudah selesai ya, di Komisi juga begitu saya kira tidak ada masalah lagi. Besok (23/10/2020) sudah bisa kita Paripurnakan,”kata Budi Prasetyo saat memimpin Rapat Banggar, Kamis (22/10/2020)

 

Dalam rapat Banggar itu, Komisi II dan IV DPRD sempat mempertanyakan beberapa nota dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Sekretaris Daerah yang dikirim sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke DPRD.

 

Ketua Komisi II, YF Sukasno mempertanyakan nota dinas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta tertanggal 15 Oktober 2020 perihal permohonan penambahan anggaran tahun 2021.

IMG_4372

“Dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman minta penambahan anggaran Rp555 juta. Pertanyaan saya, apakah nota dinas ini juga sudah masuk dibahas oleh TAPD atau ini baru,”tanya YF Sukasno

 

Sementara, Komisi IV mempertanyakan pergeseran anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta RSUD Ngipang. “Dari Dinas Kebudayaan dan RSUD Ngipang ada anggaran operasional bergeser tempat sehingga dimintakan nota dinas. Komisi IV sudah sepakat menyetujui pergeseran itu. Apakah itu udah sampai di TAPD. Itu yang kami tanyakan,”ujar anggota Komisi IV, H Asih Sunjoto Putro

 

Sekda Kota Surakarta Ahyani menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota, terkait permintaan penambahan anggaran itu akan dikaji kembali dan melihat apakah sifatnya mendesak atau tidak.

 

“Dalam artian ditampung di tahun 2021, nanti Itu akan kita evaluasi lagi. Posisi sekarang kalau memasukan lagi akan merubah lagi. Kemungkinanannya di perubahan,”kata Ahyani

 

Sementara, khusus pergeseran anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta RSUD Ngipang yang ditanyakan Komisi IV, menurut Ahyani itu sudah dimasukan di Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Integrated dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Surakarta.

“Sampun Pak, dua OPD itu sudah masuk di SIMDA,”ujarnya

 

Sebelumnya, DPRD Kota Surakarta di hari yang sama, bertempat di ruang Graha Paripurna, menggelar Public Hearing RAPBD Kota Surakarta Tahun 2021. Kegiatan ini dimaksudkan meminta masukan dari audiens termasuk OPD terhadap RAPBD Tahun 2021.

 

Namun, public hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Achmad Sapari itu hanya berlangsung singkat, karena tidak ada satu pun dari peserta yang memberikan masukan terkait RAPBD tahun 2021 itu.

IMG_4305

Ketua  Komisi II, YF Sukasno yang ikut dalam public hearing itu sempat mempertegas, apakah audiens sudah memahami substansi dari RAPBD Kota Surakarta Tahun 2021 itu. Namun, satu pun tidak ada yang memberikan masukan.

 

“Biasanya ada masukan, koreksi atau kritik dari audiens. Tapi tadi Pimpinan menawarkan, ternyata audiens menganggap sudah memahami. Bahkan saya ikut mempertegas, tapi tidak ada yang bertanya,”ujar Sukasno ditemui usai public hearing di gedung Graha Paripurna, Kamis (22/10/2020).

 

Sebenarnya lanjut Sukasno, banyak hal substansi yang perlu mendapat perhatian di RAPBD 2021. Namun, ia menduga karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga audiens kurang tertarik memberikan masukan.

 

“Mungkin saja audiens menganggap di masa pandemi ini apalagi yang mau dikritisi, konsentrasi APBD 2021 masih di persoalan pandemi dan pemulihannya,”tandasnya *

 

Jeprin S Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *