Rapat Paripurna III, Wali Kota Surakarta Beri Jawaban Pertanyaan Fraksi

Rapat Paripurna III, Wali Kota Surakarta Beri Jawaban Pertanyaan Fraksi

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menggelar Rapat Paripurna III, di ruang Graha Paripurna, DPRD Surakarta, Selasa (11/5/2021).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Budi Prasetyo, itu mengagendakan jawaban Wali Kota terhadap pertanyaan Fraksi DPRD Kota Surakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, dan Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di  Tawangmangu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perubahan kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya daerah tingkat II Surakarta Nomor 6 tahun 1971 tentang Balai Peristirahatan Maliawan di Tawangmangu, serta Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Gangguan.
IMG_1488
Dalam Rapat Paripurna ini, Wali Kota Surakarta diwakili Asisten Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Ir. Agus Sutrisno, M.Si, menyampaikan jawaban atas sejumlah pertanyaan Fraksi.

Terkait konsep pengembangan wilayah Kota Surakarta, Wali Kota menjelaskan, pengembangan kota kedepan harus mempertimbangkan perkembangan daerah sekitar. Kawasan pusat pelayanan diarahkan menyebar sehingga perkembangan Kota bisa merata ke arah pinggiran. “Pergerakan masyarakat sekitar Kota Surakarta yang akan memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak harus ke pusat kota sehingga beban jalan pusat kota dapat dikurangi. Kawasan tengah kota diarahkan pada pengembangan budaya Kota Surakarta,”jelas Wali Kota.

Lebih lanjut Wali Kota menjelaskan, perubahan-perubahan yang diakomodir dan diatur dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 antara Iain, koreksi luas wilayah Kota Surakarta yang sebelumnya 4.404 hektar menjadi 4.672 hektar. Presisi peta berbasis Citra setelit resolusi tinggi, sehingga mengurangi terjadinya kesalahan penggambaran dalam peta. Selain itu, penyesuaian dinamika kebijakan dan program pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota dan Perubahan esensi penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
IMG_1478
Wali Kota juga menyebut, pengembangan Kota Surakarta bagian utara kedepan diarahkan untuk penyediaan ruang investasi yang mengarah pada pembangunan pusat kota kawasan segitiga Tirtonadi Komplang – Joglo dan Kawasan Jebres, Pengembangan kegiatan komersial (perdagangan dan jasa, serta ekonomi kreatif), Pengembangan kegiatan rekreasi dan pengembangan kawasan permukiman untuk penyediaan perumahan beserta fasilitasnya.

Kata Wali Kota, dalam rangka mendukung terwujudnya RTH sebesar 30 persen dari luas Kota Surakarta, maka program RTH dilakukan melalui penyusunan Masterplan RTH Kota menuju 30 persen dari luas Kota Surakarta, peningkatan RTH Privat, peningkatan RTH Publik, Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah dan Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik, kebijakan pemenuhan pasokan bahan pangan pokok yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pembagian peran antar daerah dalam Kawasan Subosukawonosraten dan Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming). “Peran Kota Surakarta adalah sebagai magnet utama penarik investasi dan pertumbuhan daerah. Sementara daerah sekitar sebagai penopang penyediaan bahan pangan. Kondisi akan terus terjadi karena di Kota Surakarta tidak mungkin lagi melakukan kegiatan pertanian dengan pola ekstensifikasi,”paparnya

Sementara itu, berkaitan dengan apa saja kompensasi yang diterima Pemkot di Balai Peristirahatan Maliawan Tawangmangu yang juga menjadi pertabyaan Fraksi, Wali Kota menyebut, kompensasi yang diterima oleh Pemerintah Kota Surakarta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa uang sebesar Rp493 juta lebih sesuai dengan appraisal independen KJPP Toto Suharto dan Rekan tanggal 11 Oktober 2010.

“Demikian telah disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan Wali kota atas pandangan umum  Fraksi, semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan,”tutupnya.

Jeprin S. Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *