Perbaikan sistem pendataan dalam pembagian Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menjadi salah satu aspirasi masyarakat. Terutama saat anggota DPRD Kota Surakarta,HM Al Amin SE, sejak Minggu(30 Nopember hingga 2 Desember).
Saat ini, 45 anggota DPRD Kota Surakarta, tengah melaksanakan reses. Ada beberapa anggota yang tidak memgambil hak reses di masa persidangan ketiga tersebut. Mereka yang tak mengambil hak itu adalah: Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa, M Irawan Purnomo SH MH, H Sugiyarsono, Silverster Ronny Kamtoro SH.
Amin mengatakan, dari tiga tempat yang didatangi aspirasi mereka hampir sama, yakni soal perubahan pimpinan daerah dalam pilkada 2015, serta soal PSKS. Sosialisasi atas program itu kurang, tambahnya, di samping tidak adanya keterbukaan infomasi yang dapat diakses oleh masyarakat hingga ke tingkat RT.
Dia mengatakan, sistem antrean yang diberlakukan sekarang tidak manusiawi. Masyarakat yang berusia senja harus berdiri berjam-jam untuk mencairkan PSKS. Dia menyarankan sistem antrean itu untuk diperbaiki dengan sistem penomoran.
“Setiap penerima PSKS datang diberi nomor antrean dan menunggu sambil duduk. Ini jauh manusiawi dan akan mengurangi resiko kecelakaan saat mengantre,” tandas politisi dari PAN ini, kepada penulis dprd-online, siang tadi (2/12) (S)
