Humas – DPRD Kota Surakarta menerima tamu kunjungan kerja dari DPRD Kota Semarang terkait sitem pengawasan & pengendalian pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh Kadarlusman (Ketua Komisi C). Kunjungan diterima oleh H. Djaswadi, ST (Wakil Ketua III), Supriyanto (wakil ketua komisi ll) dan didampingi oleh Arif Nurhadi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)) di Ruang Banggar DPRD Kota Surakarta, Senin (9/10/2018).
Sesuai dengan tugas Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda), DPUPR Kota Surakarta bekerja sama dengan Bapemperda dalam membuat rancangan perda inisiatif terkait drainase. Rancangan Perda usul inisiatif DPRD ini berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dan sekarang sedang diproses. Dalam usulannya, DPUPR membuat rencana strategi terkait drainase dan memberitahukan seperti apa kondisi di Lapangan agar mempermudah dalam pembentukan Rancangan Perda. Tak hanya membuat Rancangan perda , namun DPUPR juga mengawasi kegiatan setelah pembentukan Perda ini.
Dalam pelaksanaan kegiatan, DPUPR melakukan Evaluasi kegiatan dengan menginput data setiap satu bulan sekali berupa proses dan kontrak untuk Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). “Kami menerima masukan obyektif dari masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan Infrastruktur”, jelas Supriyanto (Wakil Ketua Komisi II).
Di sisi lain, DPUPR menyediakan layanan informasi mengenai data tentang jalan , Sumber Daya Air, Tata Ruang dsb. mereka dapat mengakses di alamat website dpupr.surakarta.go.id. Dalam website tersebut juga menyediakan ruang aduan dengan sistem pelaporan terintegrasi / CHS (Complain Handling System). Arif Nurhadi (DPUPR) menjelaskan, “Pertama masyarakat mengirim aduan ke website tersebut lalu admin menerima, kemudian admin membagi dibidangnya masing-masing. Sebagai contoh aduan tentang penerangan jalan yang akan dimasukan kedalam bidang Bina Marga.” Dengan adanya Sistem ini diharapkan dapat menyerap aspirasi-aspirasi yang nantinya akan melancarkan pertumbuhan infrastruktur.
