Masyarakat di sekitar rel kereta api Purwosari, Surakarta, menolak rencana pembangunan underpass rel kereta api tersebut. Mereka yang mengatasnamakan Masyarakat Terdampak datang Kelurahan Kerten, Purwosari, Pajang dam Sondakan.
Mereka menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Surakarta, Kamis (4/12) siang, yang diterima Wakil Ketua H Abdul Ghofar Ismail SSi di ruang Badan Legislasi. Ghofar dalam menerima didampingi anggota Komisi II, H Edy Djasmanto SH, Kosmas Krisnamurti dan Ginda Ferachtriawan, SE MSi.
Mereka yang menyampaikan aspirasi adalah: HA Walid, Darwis Setyabudi, Ir H Suwantono ME MM dan Solikbul Rosyidi, mereka ini dari Masyarakat Terdampak. Sedangkan dari Tim FT UMS adalah: Nurul Hidayanti dan Sri Sumarjono.
Mantan anggota DPR-RI HA Walid, ketua Masyarakat Terdampak, mengungkapkan, pembangunan underpass itu akan mematikan kegiatan perekonomian di kanan-kiri underpass. Dia mencontohkan, underpass di Makamhaji, Sukoharjo.
Saat hujan lebat, tambahnya, underpass akan tergenang air, lantaran berdekatan dengan sungai yang berdebit besar. Di samping itu, lanjutnya, akses masuk Kota Surakarta akan tertutup, bila underpass banjir. “Wajah kota dari arah barat akan buruk,” tandsanya.
Sementara itu, Darwis Setyobudi, anggota Masyarakat Terdampak, menambahkan, saat sosialisasi di Kantor Kecamatan Laweyan terkesan bahwa proyek itu akan dilaksanakan awal tahun.
“Saat kami menanyakan Amdal maupun studi kelayakannya, konsultan mengatakan lupa. Mereka menjanjikan akan membawa dapat pertemuan berikutnya. Namun, hingga sekarang belum ada pertemuan lagi,” kata Darwis.
Masyarakat Terdampak meminta DPRD dapat mempertemukan pihak-pihak yang berkepntingan dengan persoalan ini, terutama PT KAI.
Atas hal itu, Abdul Ghofar mengatakan akan mengusahakan mempertemukan pihak-pihak tersebut. Bahkan, lanjutnya, pihaknya juga menjanjikan akan menindaklanjuti dengan Bappeda dan DPU Kota Surakarta. (S)
TOLAK UNDERPASS: Masyarakat Terdampak Pembangunan Underpass Purwosari, Surakarta, menolak pembangunan underpass tersebut. Mereka beraudiensi dengan DPRD setempat. (foto/teks: S)
