Berita Dewan – Masyarakat cenderung memilih kelas I atau VIP saat dirawat di rumah sakit, kata Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Ir M Rodhi, siang tadi, saat menerima tamu Komisi II DPRD Kota Tangerang, di Gedung Graha Paripurna. M Rodhi dalam menerima tamu didampingi oleh dua anggota Komisi IV, Drs Heri Jumadi dan Nindita Wisnu Broto SH.
Sehingga, lanjutnya, banyak rumah sakit yang mengubah kelas III menjadi kelas I atau VIP. Menurut Rodhi, DPRD pernah mengumpulkan 13 rumah sakit baik negeri maupun swasta dalam rangka program Pemeliharaan Ksehatan Masyarakat Surakarta (PKMS).
Rombongan Komisi II DPRD Kota Tangerang yang dipimpin Ir Boni Mufidar Msi itu ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta olah raga. Menurut dia, di Kota Tangerang setiap pemegang KTP setempat gratis berobat di rumah sakit milik daerah.
Rodhi mengatakan, di sini berbeda dengan Tangerang. Di sini, katanya, meski sudah memiliki kartu PKMS tetap menggunakan rujukan dari puskesmas. “Puskesmaslah yang memberikan arahan ke rumah sakit mana yang dituju pasien.”
Nindita menambahkan, keluarga pasien harus berkomunikasi dengan rumah sakit yang akan dituju. Ini berkaitan dengan posisi kelas III. “Masih ada kamar di kelas III atau tidak.”
Dia menambahkan, untuk rujukan ke ruang gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit, tapi setelah itu meminta surat dari puskesmas. “Untuk gawat darurat bisa ke RSUD bisa juga ke rumah sakit swasta,” tambahnya.
Sementara itu, Heri Jumadi mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota (DKK) Pemkot Solo menjalin kerja sama dengan semua rumah sakit, termasuk rumah sakit orthopedi yang berada di Kab. Sukoharjo. Sebulan sekali, lanjutnya, DKK bersama DPRD mencek di rumah sakit.
“Pengecekan itu untuk mengetahui posisi ruang di kelas III. Agar setiap ada pasien yang bawa kartu PKMS, tidak selalu dikatakan penuh,” tandas dia. (S)
