Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno SH, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengambil langkah terkait persoalan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Griya Layak Huni (GLH). Menurutnya, untuk membentuk panitia khusus (pansus) mesti ada inisiatornya.
Dia berbicara hal itu, siang tadi, dalam perbincangan dengan penulis dprd-onlie di ruang kerjanya. “Di samping itu harus ada alas an yang logis untuk membentuk pansus tentang itu,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.
“Saya sepakat untuk menuntaskan persoalan BLUD GLH itu dibentuk pansus, sepanjang ada yang berinisiatif,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Supriyanto SH, mengatakan, pembentukan pansus itu sangat diperlukan sebelum habis masa kerja sama antara BLUD GLH dengan UN Habitat. Supriyanto mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejakti) turun langsung mengusut dugaan penyelewengan dana hibah itu.
“Rekomendasi pembentukan pansus itu dilakukan sudah dua kali. Cuma secara teknis ada kendala pada komunikasi politik. Ada kepentingan-kepentingan politik dalam lobi-lobi di tingkat pimpinan Dewan, sehingga dalam perjalanannya pembentukan pansus sulit segera direalisasi,” jelas politisi dari Partai Demokrat.
Dia mengharapkan, seiring proses hukum itu akan lebih baik bila diiringi dengan proses politik. Menurut dia, DPRD memiliki wewenang untuk mengetahui mekanisme, administrasi, dan teknis terkait BLUD GLH. Atas dasar itulah, katanya, DPRD bisa bersikap.
“Saya optimistis pansus masih bisa terbentuk..“ (S)
