Ihwal Videotron Gladak dan Ngarsopuro, Direksi PT Mukti Citra Jaya Temui Komisi I

Ihwal Videotron Gladak dan Ngarsopuro, Direksi PT Mukti Citra Jaya Temui Komisi I

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Pasca penertiban dua unit videotron milik PT. Mukti Citra Jaya oleh Pemerintah Kota Surakarta,  Direksi perusahaan yang bermarkas di Kota Surabaya itu akhirnya menemui Komisi I DPRD Kota Surakarta, Rabu (17/11/2021).

Twin Toko Nugroho selaku Wakil Direksi PT Mukti Jaya datang sendiri, dan beraudiensi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I di ruang Banggar Kantor DPRD Kota Surakarta. Audiensi itu juga dihadiri Pejabat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Inspektorat Daerah Kota Surakarta.

Twin Toko Nugroho, menyampaikan keluh kesah terkait dua unit videotron milik perusahaan advertising dan interior itu yang terpaksa harus ditertibkan Pemerintah Kota Surakarta karena dinilai melanggar aturan. 

Dua unit videotron itu berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Bundaran Gladak Selatan pintu masuk Galabo, dan Jalan Slamet Riyadi Simpang Ngarsopuro Kelurahan Keprabon Kota Surakarta. Videotron di Gladak memuat konten iklan PT Djarum. Sementara, videotron di simpang Ngarsopuro memuat iklan makanan siap saji KFC.

Twin Toko Nugroho mengungkapkan, akibat penghentian dua videotron itu, PT Mukti Citra Jaya terkena finalti dan denda dari PT. Djarum dan KFC “Klien kami melakukan finalti dan denda. Kami dianggap wanprestasi, karena kontrak setahun, tapi baru berjalan beberapa bulan reklame mereka sudah dihentikan,”ungkapnya.

Hingga saat ini ujar Twin, pihak PT Mukti Citra Jaya juga belum menerima restitusi pajak atau pengembalian atas pembayaran pajak yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh Perusahaan itu.

“Restitusi pajak belum kami terima. Kami sudah menyampaikan surat permohonan kepada Wali Kota. Intinya kami meminta titik pengganti. Suratnya sudah kami kirim, ini tinggal menunggu jawaban dari Pak Wali,”Ujar Twin Toko Nugroho

“Melalui audiensi ini kami minta bantuan supaya diberikan kelonggaran mendapatkan titik pengganti,”tambahnya

Twin lalu menyebut, titik peggantinya berada di lahan PT BKK Jateng tepatnya di sebelah Kantor BNI. Yang kedua ,disamping warung Pelem. “Itu yang kami mohonkan kemarin ke Wali Kota. Tapi belum ada jawaban. Semoga permohonan kami bisa dikabulkan,”harapnya

Pelaksana tugas Kepala Dinas PMPTSP Kota Surakarta, Dra Andriyani Sasanti, MM, menjelaskan, terkait permohonan PT Mukti Citra Jaya untuk dilakukan penggantian titik pemasangan videotron, Dinas PMPTSP belum menerima disposisi dari Wali Kota.

“Kalau sudah ada disposisi, akan kami cek apakah titik yang dimohonkan tersebut memenuhi syarat secara regulasi untuk didirikan videotron dan sejenisnya, sehingga kejadian seperti kemarin tidak terulang,”ujar Andriyani

Ia menambahkan, terkait dengan pembayaran restitusi retribusi, saat ini sudah berposes, “SK Wali Kota soal itu sudah selesai, tertanggal 15 Oktober 2021. Proses selanjutnya ada di BPPKAD,”sebutnya

Hal itu juga dibenarkan Widiyanto selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPPKAD. Widiyanto menjelaskan, videotron di titik Gladak, masa pajak tidak sesuai dengan masa retribusi pengelolaan titik videotron.

Widyanto menyebut, masa pengelolaan yang di titik gladak, sudah berakhir tanggal 20 September 2021. Sedangkan masa pajaknya masih sampai 31 Maret 2022. “Jadi memang ada sisa waktu yang belum dimanfaatkan oleh PT Mukti Citra Jaya, yaitu tampilan reklamenya. Masa pemanfaatannya masih kurang lebih enam bulan lagi,”sebutnya

PT Citra sudah mengajukan permohonan restitusi. Pajak yang dibayarkan selama 1 tahun yaitu Rp.393.600.000. Setelah diperhitungkan masih ada pengembalian pajak reklame sebesar Rp.207.036.800. Namun, kata Widiyanto, restitusi itu secara aturan tidak bisa diberikan ditahun berjalan. “Jadi, kita akan realisasikan di tahun berikutnya, dan dananya diambilkan dari belanja tidak terduga (BTT),”ujar Widiyanto

Inspektur Inspektorat Daerah Kota Surakarta, Ir Lilik Joko Saptyanto, berpendapat, sesuai Permendagdri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penggunaan BTT, serta Perwali Nomor 2 Tahun 2012 dan Perwali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BTT, restitusi pajak tersebut dapat dilakukan melalui dana BTT.  

“Pembayaran kelebihan pembayaran pajak yang kita restitusi bisa diproses, nanti kita akan bayarkan melalui BTT di Tahun 2022,”ujar Lilik

Terkait titik pengganti, Lilik berpendapat, di adendum dan Perda tentang reklame, tidak ada klausul tentang kewajiban daerah untuk mencarikan titik pengganti. “Namun demikian, Pemerintah Kota akan sangat berterima kasih kalau ada pihak ketiga yang punya inisiatif untuk memohon titik pengganti. Pasti kita akan akomodir, hanya memang penetapan titik itu yang harus dilakukan kajian,”jelasnya

Sementara itu, anggota Komisi I, Ginda Ferachtriawan, SE, M.Si, mengingatkan OPD terkait mencermati surat kontrak pendirian videotron tersebut. Menurutnya, prosedur yang terjadi pada saat pendirian dua videotron itu belum tuntas. Sehingga Pemkot melakukan adendum. “Termasuk tidak pernah ada Pemkot melakukan kontrak selama 5 tahun. Sehingga tidak tepat juga tanpa melihat sejarah, hanya melihat titik pengganti, restitusi dan sebagainya,”kata Ginda

Ketua Komisi I, Suharsono, SH, MH, pada pertemuan itu menegaskan, terkait persoalan videotron ini, kewenangan Komisi I hanya sebatas menyarankan, tidak bisa mengintervensi secara langsung.

“Apa yang kita diskusikan pada siang hari ini akan dicatat dan akan dilaporkan kepada pimpinan. Komisi I dan kita semua tidak dalam mengambil keputusan,”tegasnya **

Jeprin S. Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *