Bantuan sosial dan Hibah tahun anggaran 2014 tidak bisa cair. Hal ini berkaitan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang melarang pencairan tersebut. Pelarangan tersebut berkaitan dengan pemilu legislatif dan pilpres.
Ketua Komisi IV DPRD Koata Surakarta, Hartanti SE, berbicara hal itu, siang tadi (18/11), saat menerima kunjungan kerja DPRD Kab. Nganjuk di Gedung Paripurna DPRD setempat.
Hartanti menambahkan, hibah dan bansos yang tidak cair itu, akan dicairkan 2015. Menurutnya, hal itu berdasarkan kesepakatan antara Pemkot dengan DPRD. Sedangkan untuk bansos dan hibah tahun 2016 diharuskan Maret 2015 semua proposal harus sudah masuk di bagian umum, tambah politisi dari PDI Perjuangan ini.
Dia mengatakan, hal itu memang terkadang menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat atas aspirasi yang mereka sampaikan ke DPRD. Tapi, lanjutnya, karena hal itu berdasarkan larangan dari BPK, maka harus taat.
Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua, H Abdul Ghofar SSi, membenarkan hal itu. Bahkan, katanya, banyak warga masyarakat yang menyangka yang bukan-bukan atas tidak cairnya bansos dan hibah.
“Namun, setelah diberi penjelasan akhirnya sebagian besar dapat memahami,” ujar politisi dari PKS ini. (S)
