FRAKSI Demokrat Nurani Rakyat (F-DNR) DPRD Kota Surakarta mempertanyakan penyelesaian terhadap anggaran yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp 10 milyar beserta bunganya yang berasal dari UN HABITAT.
Pertanyaan itu disampaikan juru bicaranya, Suranto SE, Selasa (31/3), saat menangapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) Walikota tahun 2010 – 2015. Rapat paripurna yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, H Abdul Ghofar ismail SSi itu berlangsung di Graha Paripurna setempat.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil ketua DPRD H Djaswadi SH, Asisten Pemerintahan Pemkot setempat, Said Romadhon, serta utusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Fraksi ini juga mempertanyakan, pengelolaan Tempat Pembuaangan Akhir (TPA) Putri Cempo. TPA ini dalam proses lelangnya selalu gagal, kata Suranto. “Apa penyebab dan kendalanya?”
Suranto mengatakan, bagaimana pembangunan fisik sekolah yang berkategori rusak berat,sedang dan ringan. Upaya apa yang dilakukan Pemkot dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi berdasarkan potensi yang sebenarnya.
AMJ
Dalam kaitan Akhir Masa Jabatan (AMJ), fraksi ini mempertanyakan Pengelolaan Barang Milik daerah. Bagaimana upaya Pemkot dalam mengamankan dan mempertahankan aset kota Surakarta serta berapa jumlah aset bergerak dan tidak bergerak dari awal waktu menjabat, hingga berakhirnya masa jabatan?
Berapa berapa jumlah aset yang kurang atau bertambah, mohon penjelasanya, ujarnya.
Mengapa grand desain pendidikan tahun 2012 sampai sekarang belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga pungutan-pungutan yang mengatas namakan iuran komite masih sangat memberatkan siswa walalupun sudah ada BPMKS? (S)
