Fraksi Partai Golkar Sejahtera (FPGS) mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Walikota dari sisi urusan wajib. Menurut fraksi ini, dalam urusan wajib hampir semuanya tidak bisa menyerap alokasi anggarannya 100 %.
Juru bicara fraksi ini, H Djaswadi ST, berbicara hal itu, siang tadi, dalam forum rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD.
Dia menambahkan, dalam urusan wajib kesehatan masih banyak dilaporkan cara mendapatkan Kartu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Surakarta ( PKMS ) Gold tidak sesuai dengan kriteria kemampuan masyarakat. Artinya, lanjutnya, ada masyarakat mampu memiliki PKMS Gold dan bagaimana pengaruh BPJS terhadap PKMS ?
Fraksi ini memandang dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah , koordinasi dalam permasalahan penyusunan peraturan Daerah , Legislasi Rancangan Peraturan daerah , Fasilitasi sosialisasi Peraturan Daerah tidak berjalan dengan baik. Karena, menurutnya, beberapa Kunjungan dan Studi Banding Pansus Perda DPRD tidak disertai jajaran Eksekutif ?
Djaswadi meminta penjelasan terhadap persoalan yang menjadi titik perhatian fraksinya. (S)
