HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Empat Fraksi di DPRD Kota Surakarta mempertanyakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.
Pertanyaan itu dilontarkan empat Fraksi, masinq masing Fraksi PKS, Golkar-PSI, PDIP dan Fraksi PAN Gerindra, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda pandangan Fraksi atas nota pengantar Wali Kota Surakarta terhadap APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, dan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, di gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Rabu (27/10/2021).
Juru bicara Fraksi PKS, Didik Hermawan, S.Pd, mengatakan arah kebijakan fiskal pada APBD Tahun Anggaran 2022 ini difokuskan pada optimalisasi kemandirian keuangan daerah.
Dalam proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TahunAnggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.736.097.873.544. Rencana anggaran PAD ini lebih dari rencana PAD dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.523.170.763.955.
“Apakah proyeksi ini sudah sesuai dengan potensi PAD Kota Surakarta yang sebenarnya, atau apakah proyeksi PAD ini masih bisa ditingkatkan lagi, mohon penjelasannya,”ujar Didik
“Fraksi PKS mengapresiasi capaian Rasio herd imunity Kota Surakarta sebesar 91,55% sehingga memunculkan optimisme untuk mengurangi beban anggaran penanganan Covid- 19 dan bisa dialihkan untuk pemulihan sektor ekonomi produktif,”imbuhnya
Sementara itu, Fraksi Golkar PSI melalui juru bicaranya, Antonius Yogo Prabowo mempertanyakan bagaimana upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam menetapkan kebijakan belanja daerah agar tetap menjaga kesehatan fiskal, ditengah tengah munculnya fenomena baru yaitu adanya refocusing belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahu sebelumnya (Silpa) masih prediktif. Mohon dijelaskan langkah langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta agar terjadi efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah,”ujar Antonius Yoga Prabowo
Sedangkan Dinar Retna Indrasari, A.Md, dari Fraksi PDIP mempertanyakan target PAD tahun 2022 jika dibandingkan dengan target PAD tahun 2021, apakah terjadi kenaikan “Bila ada berapa persen, mohon penjelasan,”ujarnya
Dinar juga mempertanyakan BTT tahun 2022 yang direncanakan sebesar Rp40 Miliar, dibandingkan tahun 2021 menurun, “Apakah sebabnya, mohon penjelasan,”ujar Dinar
Fraksi terakhir yang memberikan pandangannya adalah Fraksi PAN Gerindra. Melalui juru bicaranya, Yudha Sindu Riyanto, SH mempertanyakan proyeksi perencanaan APBD 2022 tentang pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.146.427.114.901, “Mohon diberikan penjelasan dari sektor mana saja,”ujar Yudha
Lebih lanjut disampaikan Fraksi PAN Gerindra, dalam hal urusan pemerintah pilihan, dialokasikan pagu sebesar Rp.50.801.976.000, untuk pembangunan Pasar Mebel Gilingan, “Berapakah jumlah konkrit pelaku usaha pedagang mebel dan tingkat urgensitas pembangunan Pasar Mebel tersebut, mohon penjelasan,”ujarnya
Pada kesempatan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Budi Prasetyo, serta dihadiri Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa, itu masing masing Fraksi juga mempertanyakan pengelolaan sistem air limbah domestik sebagaimana Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Dijadwalkan, jawaban Wali Kota atas pandangan Fraksi DPRD Kota Surakarta terhadap Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini akan disampaikan Wali Kota pada Rapat Paripurna DPRD Surakarta, Kamis (28/10/2021) siang ini.**
Jeprin S. Paudi
