Dua Raperda Yang Dibahas DPRD Kota Surakarta Masuk Tahap Fasilitasi

Dua Raperda Yang Dibahas DPRD Kota Surakarta Masuk Tahap Fasilitasi

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengurangan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), serta Raperda Kesetaraan Penyandang Disabilitas yang telah dibahas oleh DPRD Kota Surakarta, saat ini memasuki tahap fasilitasi dengan Biro Hukum, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Fasilitasi kedua Raperda itu dilakukan melalui Video Conference, yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Rabu (16/12/2020).
IMG_7585
Dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, bergabung melalui video converence, Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I, Ellia Anggiarini, SH. Sementara, dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah diwakili Hanifa.

Fasilitasi Pembahasan Raperda ini juga dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kota Surakarta yang tergabung dalam Pansus kedua Raperda tersebut, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta, serta DR Sunny Ummul Firdaus SH MH sebagai tenaga ahli.

Diawal pertemuan virtual itu, baik Fasilitator, anggota DPRD, maupun Perwakilan Pemkot Surakarta terlihat masih memperdebatkan soal bunga deposito dari hasil penyertaan modal ke PD TSTJ.
Sejumlah Anggota DPRD mempertanyakan bunga deposito sebesar Rp700 juta lebih yang dihasilkan dari penyertaan modal sebesar Rp3 Miliar ke PD TSTJ, apakah akan ikut dimasukan dalam Raperda Pengurangan Penyertaan Modal yang tengah dibahas itu.

“Kalau kita mencoba menganalogikan, misalnya penarikan itu nanti kita lakukan lebih dari Rp3 Miliar. Logika yang terbangun ketika disitu misalkan ada Rp 5 Miliar, dihitung dengan penarikannya dengan bunga yang lain, apakah itu tidak akan mengurangi modal awal yang disetorkan pemerintah Kota Surakarta kepada PD TSTJ. ketika ini penarikan lebih dari Rp 3 Miliar di modal itu, berarti akan mengurangi modal awal yang disetorkan secara utuh sejumlah Rp 3 Miliar, mohon masukannya,”ujar anggota DPRD, Tri Hono Setyo Putro.

Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I, Ellia Anggiarini menjelaskan, bunga deposito hasil penyertaan modal ke PD TSTJ sejak tahun 2017  sebenarnya sudah dikembalikan dalam bentuk deviden. “Saya hanya ingin kehati hatian saja. Namanya ini penarikan penyertaan modal,  ya seharusnya yang ditarik sejumlah yang disertakan Rp3 Miliar,”Kata Ellia Anggiarini.
IMG_7559
Penjelasan itu juga dikuatkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Menurut mereka, Bunga deposito itu sudah menjadi bagian dari deviden di tahun sebelumnya. “Jadi bunga deposito itu sudah masuk dalam perhitungan rugi labanya dan sudah ada bagian yang masuk ke Pemerintah Kota. Ini yang menyulitkan kami, kalau harus dipisahkan untuk ditarik lagi,”ujar salah seorang perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Surakarta.

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta juga menjelaskan, selama ini setelah penyertaan modal sebesar Rp 3 Miliar itu tidak dapat digunakan untuk yang lainnya, maka PD TSTJ mendepositokan modal tesebut.

Bunga deposito masuk dalam pendapatan bagi Perusahaan Daerah TSTJ. “Setiap tahun kita kan melakukan pengesahan rugi laba masing-masing BUMD. Itu sudah menjadi bagian dari laba bersih yang disetor melalui pembagian laba. Jadi pendapatan yang diterima dari bunga deposito memang sudah masuk di dalam laba yang disetor di PAD,”jelas salah satu perwakilan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Anifa, dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga punya pandangan yang sama. Menurutnya, hal itu kurang fair bagi PD TSTJ, karena sudah disetor sebagai deviden tapi masih ditagih utuh. Ia menyarankan, paling tidak yang disetor utuh yang belum dibagi saja. Tahun 2020 belum sempat deviden nanti untuk bunga yang tahun 2020 disetorkan utuh.

“Untuk tahun tahun sebelumnya harus dihitung agak rumit, berapa bunga seluruhnya dikurangi berapa yang sudah masuk sebagai pembagi deviden. Kalau mau sederhana, ya yang tahun 2020 ini saja yang disetor utuh. Monggo saja untuk Kota Surakarta dan TSTJ nanti kesepakatannya bagaimana, hitung hitungannya bagaimana. Kami hanya bisa memberikan masukan,”ujar Anifa

Sementara, terkait Raperda Kesetaraan Penyandang Disabilitas, tidak banyak yang diperdebatkan. Peserta video conference hanya menyempurnakan beberapa pasal yang dianggap substantif. **

Jeprin S. Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *