Selasa , 28 September 2021

DSKS Desak DPR RI Segera Bentuk Tim Pencari Fakta Independen

DSKS Desak DPR RI Segera Bentuk Tim Pencari Fakta Independen

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) bersama sejumlah Elemen Muslim di Soloraya, mendatangi Kantor DPRD Kota Surakarta, Selasa (15/12/2020) siang.

 

Kedatangan mereka adalah menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, untuk meminta DPR RI segera membentuk Tim Pencari Fakta Independen berkaitan dengan tragedi mematikan pada tanggal 7 Desember 2020 di Tol Cikampek yang mengakibatkan 6 orang Anggota Front Pembela Islam (FPI) meninggal dunia.

 

IMG_7703Rombongan DSKS diterima sejumlah unsur Pimpinan DPRD, yaitu Sugeng Riyanto, Taufiqurrahman dan Achmad Sapari di ruang Badan Anggaran(Banggar) DPRD Kota Surakarta.

 

Pjs Ketua DSKS, Suwondo SE, pada pertemuan itu mengatakan, terkait tragedi 7 Desember 2020, terdapat ketidakjelasan informasi yang menyebababkan memanasnya hubungan kebangsaan diantara anak bangsa.

Kondisi itu katanya sangat berpotensi menjadi konflik horisontal dan vertikal.

 

Meskipun saat ini sedang berlangsung investigasi dari Komnas HAM dan rekonstruksi Polri, DSKS bersama elemen Muslim Soloraya tetap memerlukan informasi yang utuh, konprehensif dan terintegrasi serta independen untuk mengungkap tragedi mematikan atas penembakan yang berakibat meninggalnya 6 orang Warga Negara Indonesia yang juga merupakan anggota FPI.

 

Kata Suwondo, masyarakat Indonesia dan Dunia Internasional menunggu sikap transparansi informasi atas dugaan pelanggaran kode etik, pidana umum maupun pelanggaran HAM di Indonesia.

 

“Atas dasar itulah kami dari Dewan Syari’ah Kota Surakarta bersama elemen Muslim Soloraya meminta DPR RI, segera membentuk Tim Pencari Fakta Gabungan yang Independen, melibatkan para Ahli, baik dari Muhammadiyah, NU, IDI atau yang lainnya untuk mengungkap tragedi mematikan tersebut,”ujar Suwondo membacakan isi surat DSKS dan elemen Muslim Soloraya kepada DPR RI melalui DPRD Kota Surakarta.

 

IMG_7632Dalam surat itu, mereka juga meminta DPR RI memanggil Kapolri dan Presiden Jokowi untuk menuntaskan dan memberi sanksi kepada semua pelaku atas dugaan pelanggaran kode etik, pidana umum maupun pelanggaran HAM.

“Jika dipandang perlu, ada baiknya melibatkan organisasi HAM Internasional demi dan untuk kepentingan kepastian hukum dan terjaminnya hak asasi manusia di Indonesia,”tambahnya

 

Menyikapai hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, mengatakan secara kelembagaan, DPRD berkewajiban meneruskan apirasi tersebut.

 

“Insya Allah secepatnya kami akan memproses karena memang kewenangan secara kelembagaan DPRD Kota Surakarta adalah melanjutkan apa yang menjadi harapan DSKS dan elemen Muslim Soloraya, agar aspirasi ini bisa sampai kepada DPR RI, Lembaga yang memiliki kewenangan secara struktural untuk kemudian melakukan poin poin sebagaimana yang sudah dibacakan Utadz Wondo tadi,”ujar Sugeng Riyanto.

 

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu diakhiri dengan penyerahan surat kepada DPRD Kota Surakarta, yang berisi desakan kepada DPR RI untuk segera membentuk tim pencari fakta independen atas tragedi 7 Desember 2020.

 

Meski pertemuan itu berlangsung kondusif, sejumlah anggota Kepolisian berseragam terlihat berjaga jaga di halaman Kantor DPRD Kota Surakarta. **

 

Jeprin S. Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *