DPRD Kota Surakarta menyambut positif atas kinerja walikota dan jajarannya sehingga mempu meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2013. Ketua DPRD setempat, YF Sukasno SH, mengatakan, predikat ini untuk kali keempat.
“Dua kali diraih di masa kepemimpinan Jokowi, dua kali pula di masa Walikota Hadi Rudyatmo,” katanya, siang tadi, kepada penulis dprd-online.
Meski mendapat WTP empat kali berturut-turut, menurutnya, BPK memberikan tiga rekomendasi. Pertama, BPK merekomendasikan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHB) agar Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA). Langkah ini, katanya, untuk berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pusat (KKP) Pratama Mulia Surakarta untuk memutakhirkan data piutang PBB dan BPHTB.
“PBB dan BPHTB ini kan proses dari Pemerintah Pusat ke Pemkot. Kan ada wajib pajak (WP) yang menunggak ratusan milyar. Tetapi ada pula yang dalam proses beberapa bulan kan sudah memenuhi tetapi masih tertulis belum. Itu kan perlu dimutakhirkan lagi,” jelas politisi dari PDI Perjuangan.
Rekomendasi kedua, lanjutnya, agar Kepala SKPD terkait untuk hibah/bantuan sosial (Bansos) untuk memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) yang saat ini masih sekitar Rp 2 miliar yang belum ber-LPj. Sedangkan rekomendasi ketiga, agar mengupayakan kembali sepuluh laptop yang digunakan anggota dewan periode 2004-2009. (S)
