SURAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Surakarta, Kamis (21/5) sore. Aksi tersebut diwarnai dengan penyampaian berbagai aspirasi terkait kondisi ekonomi nasional, iklim demokrasi, hingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Solo.

Mahasiswa tiba di depan gedung dewan sekitar pukul 16.00 WIB dengan mengenakan almamater khas UNS. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, di antaranya bertuliskan “Reformasi Dikebiri”, “Proyek Sengsara Nasional Megah Rakyat Susah”, “Reformasi Cuma Halusinasi”, “Setiap Prabowo Pidato, Kiamat Maju 1 Hari dan Lebih Duluan 19.000.000 Lapangan Kerja atau 19.000 Ya?”, hingga kritik terhadap proyek strategis nasional dan kondisi lapangan kerja di Indonesia.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung DPRD. Situasi sempat memanas ketika massa meminta pimpinan dewan menemui langsung peserta aksi untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Merespons hal tersebut, Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo bersama sejumlah anggota dewan seperti Y.F. Sukasno, Wahyu Haryanto, Muhammad Nafi' Asrori, dan Slamet Widodo langsung menemui massa aksi di luar gedung. Dialog berlangsung secara lesehan di tengah jalan guna mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa.

Koordinator lapangan aksi dari FKIP UNS, Revaino Wijaya menyampaikan bahwa mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang tidak baik, termasuk persoalan nilai tukar rupiah dan reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga mengkritisi kondisi demokrasi yang dianggap mengalami kemunduran. Mereka menilai terdapat kecenderungan pembungkaman ruang berekspresi di masyarakat dan meminta DPRD menyediakan ruang audiensi publik untuk membahas berbagai persoalan regional di Kota Surakarta.

Mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Mereka meminta pengawasan terhadap implementasi program tersebut agar benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Lebih lanjut, Mahasiswa juga mengkritisi persoalan pengelolaan sampah melalui operasional PLTSa Putri Cempo. Dalam selebaran yang dibagikan, mahasiswa menilai keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan sampah di Kota Solo. Penumpukan sampah dinilai masih terjadi dan sejumlah dampak lingkungan mulai dikeluhkan masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi. Ia menyebut DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo.

Menurutnya, jajaran Komisi III DPRD juga telah turun langsung ke lapangan untuk memantau antrean armada sampah, mengurai persoalan polusi bau, hingga mencari solusi bagi masyarakat dan pemulung yang terdampak perubahan sistem pengelolaan sampah.

Budi menambahkan, DPRD Kota Surakarta berencana mengagendakan audiensi lanjutan dengan melibatkan mahasiswa, organisasi perangkat daerah terkait, serta stakeholder lain guna membahas persoalan secara lebih komprehensif.

Aksi berlangsung secara tertib hingga sekitar pukul 17.30 WIB. Sebelum membubarkan diri, mahasiswa berharap DPRD Kota Surakarta segera menjadwalkan forum audiensi resmi bersama pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan.

Arifin Rochman