Belum Terima Kompensasi, Penghuni Rusunawa Semanggi Surakarta Melapor Ke DPRD

Belum Terima Kompensasi, Penghuni Rusunawa Semanggi Surakarta Melapor Ke DPRD

HUMAS DPRD KOTA SURAKARTA – Sejumlah perwakilan warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Semanggi di Kelurahan Mojo, Kecamatan Semanggi, Kota Surakarta, mendatangi Kantor DPRD Kota Surakarta, Kamis (11/11/2021)

Mereka melapor ke Komisi III DPRD yang mengurusi bidang Pembagunan di Kota Surakarta, karena belum menerima kompensasi dari pengosongan rusunawa yang mereka tempati.

Rusunawa yang memiliki 198 kamar itu merupakan milik Pemerintah Kota Surakarta, yang akan segera dibongkar karena dinilai sudah tidak layak ditempati. Namun, penghuni rusunawa ini belum mau mengosongkan tempat tinggal mereka sebelum ada kompensasi sebagaimana yang pernah dijanjikan Pemerintah Kota Surakarta.

Perwakilan penghuni rusunawa Semanggi ini diterima Paulus Haryoto, anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, di ruang Komisi III.

Budi, salah satu penghuni rusunawa Semanggi mengatakan, warga pada prinsipnya sangat mendukung langkah Pemerintah Kota Surakarta memperbaiki dan membangun kembali rusunawa tersebut. Namun, mereka berharap kompensasi diberikan sebelum mengosongkan tempat itu.

“Intinya kami tidak akan menghambat program pemerintah kota, tapi kami mohon kompensasinya diberikan sebelum kami mengosongkan tempat itu,”ujar Budi.

Ketua RT 06 Kelurahan Mojo Semanggi, Sunarto, yang juga ikut dalam pertemuan itu menambahkan, permasalahan di Rusunawa Semanggi itu sebelumnya sudah pernah disampaikan langsung kepada Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Saat pertemuan itu, Pemerintah Kota menjanjikan akan memberikan kompensasi sewa rumah. Namun, belum diketahui pasti besarannya berapa.

“Beliau (Wali Kota) sampaikan kami akan memperoleh kompensasi sewa rumah. Namun, besarannya kami belum tahu berapa,”kata Sunarto

Saat ini warga berharap Pemerintah Kota melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Surakarta, serta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) perlu segera menyosialisasikan kapan waktu persisnya rusunawa itu akan dikosongkan.

“Kami minta ada sosialisasi kapan waktu pengosongan, karena banyak yang punya anak kecil, kalau mendadak dikosongkan tidak dapat dilaksanakan. Harus ada jeda waktu kapan pengosongan dengan pelaksanaan,”harapnya

“Harapan kami selaku wakil penghuni rusun tower A dan B, apabila memang deadline untuk pembangunan itu sudah akan dilaksanakan, kami juga minta kepastian kompensasi,”tambahnya

Kata Sunarto, dikhawatirkan jika tiba tiba diperintahkan dikosongkan tapi belum ada kompensasi, dipastikan banyak warga yang masih tetap akan bertahan tinggal di rusunawa itu.

“Nanti kami dianggap menghambat, padahal memang keadaan betul betul kami tidak punya modal untuk mencari rumah kontrakan dengan modal sendiri. Kalau memang tidak bisa, kami minta petunjuk dan solusi,”ujar Sunarto

Pada pertemuan itu warga juga melaporkan terkait pembayaran listrik di rusunawa. Ada beberapa warga yang sudah keluar mengosongkan tempat itu, namun kewajiban membayar listrik belum diselesaikan, sedangkan pembayaran listrik dibayar secara kolektif oleh warga.

Anggota Komisi III, Paulus Haryoto mengatakan, apa yang menjadi harapan warga penghuni rusunawa itu telah dicatat dan akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Komisi III, agar segera ditindaklanjuti kepada Pemerintah Kota.

Harapan warga agar kompensasi diberikan sebelum pengosongan rusunawa menjadi perhatian DPRD dan akan perjuangkan.

“DPRD akan perjuangkan itu,”kata Paulus

Politisi PDIP itu meminta kepada Ketua RT dan wakil penghuni rusunawa membantu Pemerintah Kota menyosialisasikan, mengkondisikan dan menentramkan warga lainnya agar pelaksanaan rehabilitasi bangunan rusunawa itu bisa berjalan sesuai harapan.

“Kami akan perjuangkan harapan warga, sebelum kompensasi keluar warga boleh tinggal sampai mendapatkan tempat untuk disewa,”ujar Paulus

Berdasarkan catatan Dinas Perkim, warga yang menghuni rusunawa itu sebanyak 193 orang. Namun, dalam pertemuan itu, warga menyampaikan jumlah sebenarnya adalah 198, terdiri dari blok A sebanyak 98 kamar dan blok B 98 kamar.

“Nanti akan kami kroscek ke Dinas Perkim,”ujar Paulus

Paulus juga meminta data tersebut segera disampaikan ke UPT untuk pendataan. “Soal data by name by address batasnya sampai akhir November. Mohon disampaikan kepada teman yang lain,”harapnya

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan itu, DPRD melalui Komisi III dalam waktu dekat berencana akan mengundang Dinas Perkim dan PUPR.**

Jeprin S. Paudi

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *