SURAKARTA – Penerimaan tamu audiensi dengan Pasis Sespim Polri di Ruang Transit DPRD Kota Surakarta terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
Rombongan Tamu Audiensi ini dipimpin oleh Heri Ompisiysu dan diterima oleh Umar Hasyim dan Djaswadi (Wakil Ketua) ditemani Komisi I DPRD Kota Surakarta.
Menurut Umar Hasyim (20/9), “kedatangan mereka ke DPRD Surakarta adalah terkait materi/tema KKL (Kuliah Kerja Lapangan) memantapkan kemampuan fungsi pembinaan dan operasional untuk mengantisipasi paham radikalisme guna terlaksananya tugas pokok polri mengamankan kebijakan ekonomi pemerintah”, terangnya.
Melalui juru bicaranya Pasis Sespim Polri menyatakan bahwa melihat historisme di Kota Solo pernah terjadi konflik antar beberapa etnis, Wiji Tukul, dan pengeboman, terakhir kali malah terjadi di Polres. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi.
“Paham doktrin yang radikal karena kesulitan ekonomi dibantu pihak tertentu yang mengetahui celah tersebut sehingga mereka mau meledakan diri (pengeboman)”, jelas Irhamwi (Pasis Sespim).
Selain permasalahan ekonomi, Pasis Sespim Polri dalam KKLnya kali ini juga ingin mengetahui bentuk penanggulangan radikalisme yang dilakukan DPRD.
Umar menerangkan bahwa anggota dewan memiliki 3 fungsi diantaranya legislasi (membuat perda) fungsi anggaran (untuk membuat, merencanakan APBD dan mengesahkannya), dan fungsi kontrol (pengawasan).
“Di kota Surakarta itu bisa dikatakan unik karena tokoh keagamaan dan tokoh preman itu sama-sama banyak. Kalau menurut catatan tahun ini saja sudah 8 kali terjadi radikalisme. Tidak mesti dari Surakarta, kemungkinan dari daerah-daerah lain. Tidak boleh dipungkiri bahwa Kota Surakarta merupakan “sumbu pendek” yang kadang kalau tidak bisa mengelola akan menimbulkan gejolak-gejolak”, papar Umar.
Umar menambahkan bahwa radikalisme tidak selalu berhubungan dengan agama. Kefrustasian ekonomi yang tidak memadai dan ada semacam wadah yang menjadi komunitas untuk menyalurkan gejolak dan keinginan mereka. Hal seperti inilah yang juga andil dalam timbulnya radikalisme.
“Sudah kita anggarkan di APBD kita. Tidak menyentuh secara langsung tapi fokus pada kesejahteraan orang kurang mampu. Seperti contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Harapannya juga ingin memperkecil jenjang kemiskinan itu sendiri,” tegas Umar.
Di DPRD Kota Surakarta sendiri belum ada Perda yang kaitannya dengan radikalisme secara langsung dan spesifik. Akan tetapi, penanggulangan tidak langsungnya ada, itu tersirat di dalam Perda Pendidikan, dan Perda Pengelolaan Usaha. Seperti halnya Perda Pasar yang juga menyiratkan menumbuh kembangkan ekonomi dari bawah.
“Perda tidak langsung ini ikut serta mencegah radikalisme secara tidak langsung. Apabila kesenjangan semakin tipis maka juga akan mengikis radikalisme,” tambah Umar. (ARF)
